KPK Periksa Kasubdit Kemenag dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
News | Jum'at, 17/04/2026
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Soft Launching Buku Infrastruktur untuk Pembangunan Inklusif di Indonesia, di Jakarta, Jumat (27/10). (Foto: Kemenko Perekonomian)
Jakarta, Indonesiainfo.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nsional (PSN) akan terus dilanjutkan, guna pembangunan inklusif di Indonesia.
Hal itu disampaikannya dalam acara Soft Launching Buku “Infrastruktur untuk Pembangunan Inklusif di Indonesia” di Jakarta, Jumat (27/10).
“Saya berharap PSN bisa dilanjutkan. Pekerjaan rumah kita ke depannya yakni bagaimana menyosialisasikan semua capaian ini kepada publik, agar mendapatkan dukungan mereka, sehingga programnya bisa diteruskan. Kita bisa menyampaikan dengan lebih sederhana kepada publik tentang capaian PSN,” ujar Airlangga dalam keterangannya dikutip dari laman Kemenko Perekonomian.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, arah pengembangan infrastruktur terutama PSN harus mengutamakan proyek non-APBN yang didukung oleh Kementerian/Lembaga teknis dan menunjang kebijakan penguatan ekonomi.
Hal itu, sejalan dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengidentifikasi kebutuhan investasi infrastruktur senilai Rp6.445 triliun, di mana APBN hanya mampu menyediakan Rp2.385 triliun atau 37% dari total kebutuhan anggaran.
“Hal tersebut berarti pembiayaan infrastruktur masih tetap memerlukan sumber-sumber lain, semisalnya skema Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebagai contoh antara lain pengembangan Kawasan Industri (KI), percepatan Program Smelter, dan pembangunan KEK,” ujarnya.
Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 terdapat 211 proyek dan 13 program dalam daftar PSN dengan estimasi total nilai investasi sebesar Rp5.746,9 triliun.
Proyek-proyek tersebut tersebar di beberapa sektor di antaranya pembangunan infrastruktur konektivitas seperti pelabuhan, jalan tol, kereta api, dan bandar udara, peningkatan ketahanan energi, pengembangan kawasan dan hilirisasi industri, dan penyediaan infrastruktur dasar.
Percepatan pembangunan PSN tentunya tidak lepas dari upaya debottlenecking melalui fasilitas yang diberikan Pemerintah seperti fasilitas percepatan pengadaan tanah dan diberikan fasilitas pembiayaan.
Pemerintah juga telah menyusun rancangan peraturan skema pembiayaan non-APBN seperti Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme) dan Land Value Capture.
TAGS : PSN Pembangunan Inklusif Kemenko Perekonomian Airlangga Hartarto
