Tiap Tahun, BUMDes Kelola Ekonomi Desa Hingga Rp3,06 Triliun

Jakarta, Indonesiainfo.id - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengelola perekonomian desa di seluruh tanah air hingga mencapai total Ro3,06 triliun setiap tahun. BUMDes semakin terasa perannya setelah UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menetapkan entitas badan hukum baru.

Demikian disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat penganugerahan Corporate Social Responsibility dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Award 2024 di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

"BUMDes Bersama mewujudkan kerja sama ekonomi antardesa, dan BUMDes Bersama LKD, setelah unit pengelola keuangan, program nasional pemberdayaan masyarakat bertransformasi," kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu.

Lebih lanjut, Ia mengatakan, sertifikat badan hukum BUMDes yang terbit sejak November 2021 tetap berlaku, dan terus berakumulasi hingga detik ini. Sejak 6 Mei 2024, telah terbit sertifikat badan hukum 18.222 BUMDes, 267 BUMDes Bersama, dan 1.283 BUMDes Bersama LKD.

Pada tahun 2023, ada sebanyak 10.886 pemerintah desa yang menanamkan modal ke BUMDes sebanyak Rp1,16 triliun, atau rata-rata Rp44,23 juta per desa. Karena berasal dari APBDes, maka keunggulannya dana segar ini tidak berbunga.

"Di akhir tahun, BUMDes menyalurkan sebagian keuntungan ke dalam APBDes, sebagai Pendapatan Asli Desa sebesar Rp162,99 miliar di 10.886 desa, atau rata rata Rp14,97 juta per desa. Pada desa-desa itu saja, terbaca rasio manfaat dan biaya mencapai 33,85 persen," katanya.

Pemerintah desa dapat mulai memetik manfaat BUMDes, setidaknya mulai tahun ke empat. Omzet BUMDes dapat mengindikasikan peran memutar ekonomi desa. 

Pada tahun 2023, omset BUMDes Rp2,84 triliun, omzet BUMDes Bersama Rp17,67 miliar, dan omzet BUMDes Bersama LKD mencapai Rp197,80 miliar.

Gus Halim memaparkan, total ekonomi desa yang dikelola seluruh BUMDes mencapai Rp 3,06 triliun setiap tahun, di desa-desa seluruh nusantara.

Secara khusus, BUMDes mempekerjakan 329.839 warga desa. Sebanyak 184 warga desa bekerja di BUMDes Bersama. Adapun BUMDes Bersama LKD menyerap 1.209 pekerja. Secara keseluruhan, segenap BUMDes menyerap 331.232 pekerja lokal.

"BUMDes Bersama LKD juga mengelola kelompok miskin, termasuk perempuan miskin. Tercatat 123.119 orang nasabah BUMDes Bersama LKD dari kalangan miskin. Jadi, ekonomi keluarga dari 454.351 warga desa, terpaut langsung dengan aktivitas BUMDes di tanah air," kata Gus Halim.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma`ruf Amin mengatakan, pelibatan BUMDes dan BUMDes Mandiri merupakan bentuk dukungan konkret yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan global.

Salah satunya tentang isu keberlanjutan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, pelibatan kedua lembaga ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah, baik pontensi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.
 
“Dengan adanya penyaluran dana desa, serta didukung program CSR yang dilaksanakan BUMN dan perusahaan swasta diharapkan semakin memperkuat sumber daya pembangunan desa berkelanjutan,” ujar Wapres.

Melihat manfaat dan kebaikannya yang besar ini, Wapres berpesan agar jumlah BUMDes dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk desa dapat berkelanjutan. Sehingga ekonomi masyarakat dapat terus meningkat tidak hanya di tingkat perkotaan tapi hingga ke desa.

“Ke depan, peningkatan jumlah BUMDes dan pengembangan kapabilitas sumber daya manusianya perlu terus didorong sebagai salah satu strategi pengembangan ekonomi perdesaan,” kata Wapres.

Revisi UU Desa berupa UU Nomor 3 Tahun 2024, pada pasal 87A, secara khusus menekankan kerja sama BUMDes. Dalam konteks kerja sama BUMDes itulah diselenggarakan CSR dan Pembangunan Desa Berkelanjutan Award.

Pada tahun 2024, ajang ini diikuti 100 kandidat perusahaan, lembaga lain, dan perorangan yang berasal dari BUMN dan perusahaan swasta, dari sektor pertambangan, minyak dan gas, pembangkit listrik, industri dan manufaktur, telekomunikasi, perkebunan, perbankan, real estate, hingga asuransi.

Terdapat 55 program CSR yang meraih kategori gold, 6 kategori excellent untuk perorangan, 58 silver untuk kategori program, serta empat outstanding untuk kategori perorangan.

Ada pula tiga kategori bronze, dan tiga kategori apresiasi untuk program CSR.

Wapres dan Gus Halim juga menyaksikan penandatangan Nota Kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait peningkatan kapasitas pengadaan Barang/Jasa di desa dan Kemendes PDTT, sosialisasi pengadaa Barang/Jasa di desa, tata kelola pengadaan di desa dan publikasi bersama.

Hadir dalam acara ini, Ketua Umum ISSF Sudarmanto, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini, Staf Ahli Mendes M Nurdin, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT, serta para penerima penghargaan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024.

TAGS : Gus Halim BUM Desa Ekonomi Desa CSR Kemendes PDTT

---