Jokowi Minta OJK dan BI Genjot Perlindungan Masyarakat

Indonesiainfo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital. Menurut Presiden, saat ini literasi keuangan di Indonesia masih cukup rendah.

“Literasi keuangan kita masih rendah, se-ingat saya kurang lebih 50 persen masyarakat masih rentan mengalami resiko penipuan dan kejahatan digital,” katanya.

Hal itu Presiden Jokowi sampaikan saat membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024 dan meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030, di Jakarta, Kamis (1/8).

Oleh sebab itu, Presiden juga menekankan pentingnya sistem perlindungan dan keamanan data konsumen. Hal tersebut penting agar rakyat kecil tidak dirugikan.

“Siapkan sistem perlindungan konsumen. Pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan itum Presiden Jokowi menegaskan pentingnya transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan. Presiden ingin seluruh lapisan masyarakat di Indonesia mendapatkan akses, kesempatan, serta perlindungan yang sama.

“Saya titip transformasi digital itu harus inklusif, harus berkeadilan. Masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, UMKM, semuanya mendapatkan akses dan kesempatan yang sama, harus mendapatkan perlindungan yang sama,” katanya.

TAGS : Presiden Jokowi OJK dan BI Perlindungan Masyarakat Transformasi Digital

---