KPK Periksa Kasubdit Kemenag dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
News | Jum'at, 17/04/2026
Presiden Jokowi saat meninjau kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara alias IKN (Foto: Dok. Humas Kemsetneg)
Indonesiainfo.id - Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara harus sesuai rencana, karena itu sudah merupakan keputusan politik yang melibatkan antara DPR dan pemerintah.
Karenanya, Legislator PDIP ini menekankan pentingnya sinergi bagi semua pihak untuk memastikan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata di Indonesia.
“Penting bagi semua pihak untuk bersinergi dan memastikan bahwa proses pemindahan dan pembangunan ibukota baru ini dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia,” kata Ryanta melalui keterangan resminya, Minggu (18/8/2024).
Riyanta menjelaskan, DPR RI juga memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas berbagai prestasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti bendungan dan jalan, yang bertujuan meningkatkan kedaulatan pangan dan infrastruktur nasional.
“Kami berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan dan mengoptimalkan inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi,” ungkap Riyanta.
Dalam kesempatan tersebut, Riyanta juga menyoroti persoalan mafia tanah yang hingga kini belum tuntas Dirinya menegaskan perlunya penanganan tegas terhadap mafia tanah.
“Negara harus hadir untuk melawan praktik kejahatan dan penipuan di sektor ini. Regulasi yang ada perlu diperbaiki untuk menghilangkan tumpang tindih dan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik,” tegasnya.
Dirinya mencontohkan persoalan tanah yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dimana ada tantangan yang cukup signifikan terkait masalah pertanahan, dimana sejumlah warga yang kesulitan memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB).
“Masalah tanah Kesultanan dan perpanjangan HGB yang belum diselesaikan memerlukan klarifikasi dari pihak BPN. Penyelesaian isu ini penting untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
TAGS : DPR RI Ibu Kota Nusantara Pembangunan IKN Pemerataan Ekonomi
