Legislator Minta Pemerintah Tangani Kasus PMK Secara Terintegrasi

Indonesiainfo.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan keprihatinanya atas merebaknya kasus penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di berbagai daerah di Indonesia pada tahun 2025.

Karenannya, Legislator Fraksi PKS ini meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan), untuk mengambil langkah cepat dan tegas serta terintegrasi dalam menangani situasi ini guna melindungi sektor peternakan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kasus PMK yang kembali merebak ini membutuhkan penanganan yang lebih terintegrasi. Pemerintah harus memperkuat langkah antisipasi dan respons cepat di lapangan untuk mengendalikan penyebaran penyakit yang sangat merugikan peternak ini,” ujar Abdul Kharis dalam keterangannya dikutip Rabu (29/1).

Dia menekankan bahwa koordinasi yang lebih solid antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait sangat dibutuhkan untuk memastikan efektivitas langkah-langkah tersebut.

“Kami di DPR RI siap mendukung pemerintah dalam menangani kasus PMK ini agar sektor peternakan kita tetap kuat dan masyarakat peternak dapat kembali beraktivitas dengan tenang” kata dia.

“Kerja sama antara pusat dan daerah harus lebih diperkuat. Jika ditemukan kasus PMK di suatu wilayah, penutupan pasar hewan selama 14 hari, disertai disinfeksi, harus dilakukan tanpa toleransi. Tindakan ini penting untuk menghentikan rantai penyebaran,” tambah Abdul Kharis.

Dia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya peternak, tentang bahaya PMK dan langkah-langkah pencegahannya. Menurutnya, Kementan harus lebih gencar melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada peternak agar mereka memahami pentingnya vaksinasi dan tindakan pencegahan lainnya.

“PMK tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan hewan ternak, tetapi juga memengaruhi perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor peternakan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi harus menjadi prioritas,” ungkapnya.

Selain itu, Abdul Kharis meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin PMK di seluruh wilayah terdampak dan mengawasi distribusinya agar sampai kepada peternak yang membutuhkan. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah penyebaran lebih luas dan meminimalkan kerugian ekonomi.

Dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten, Abdul Kharis optimis pemerintah mampu mengendalikan penyebaran PMK dan mencegah dampak negatif lebih besar.

“Kami di DPR RI siap mendukung pemerintah dalam menangani kasus PMK ini agar sektor peternakan kita tetap kuat dan masyarakat peternak dapat kembali beraktivitas dengan tenang,” tutupnya. 

TAGS : DPR RI Abdul Kharis Almasyhari Kasus PMK Penyakit Kuku dan Mulut

---