Inpres Efisiensi Bikin Daerah Putar Otak, Legislator PKB: Ini Kesempatan Emas

Surabaya, INDONESIAINFO.ID - Instruksi Presiden (Inpres) terbaru tentang efisiensi anggaran memaksa Pemerintah Daerah untuk menyusun ulang rencana kerja dan mencari cara inovatif dalam penggunaan anggaran.

Anggota DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, memandang kebijakan efisiensi ini dari perspektif strategis. Menurutnya, upaya penghematan bukan sekadar soal memotong belanja, tetapi merupakan bagian dari rencana besar untuk menggali potensi daerah dan mendorong kemandirian ekonomi regional.

"Adanya efisiensi anggaran melalui Inpres harus menjadi renungan bersama. Bisa dimaknai, secara tidak langsung Pemerintah Pusat mendorong setiap daerah untuk mengupayakan kemandirian ekonomi di setiap daerah," kata Multazam di kantornya, pada Sabtu (26/4).

Politisi PKB ini berharap pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan mandiri di luar dana transfer pusat.

Kebijakan efisiensi anggaran ini juga dinilai selaras dengan upaya penguatan otonomi daerah. Dengan semakin terbatasnya dukungan anggaran dari pusat, setiap daerah dituntut untuk memperkuat basis ekonomi lokal dan meningkatkan kinerja pendapatan asli daerah (PAD). Langkah ini sekaligus menjadi tantangan bagi kepala daerah agar tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat, tetapi aktif membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di wilayah masing-masing.

"Momentum ini harus dijadikan pelajaran berharga. Gubernur harus mampu melepas ketergantungan akan transfer pusat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," ujarnya.

Multazam menilai, selama ini Pemerintah Provinsi sarat dengan kegiatan-kegiatan seremonial. Hal tersebut tentu menyerap banyak anggaran tanpa pengaruh kepada perekonomian masyarakat. 

"Gubernur juga harus rela menanggalkan kegiatan-kegiatan ceremonial yang menghabiskan uang miliaran rupiah untuk kegiatan yang lebih bermanfaat" ujarnya.

Anggota DPRD yang berangkat dari daerah pilihan (Dapil) Pasuruan-Probolinggo ini menuturkan, Khofifah harus serius dalam pengelolaan aset, potensi lokal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimilikinya. Posisi Jatim yang strategis akan berpeluang besar dalam menggaet investor. Potensi itu harus dimaksimalkan, dimanfaatkan BUMD sehingga berefek kepada kenaikan dividen.

"Ada baiknya kalau Gubernur sudah mulai memikirkan kemandirian ekonomi di Jawa Timur melalui segala potensi yang dimiliki. Mengambil peluang investasi, mendukung industri lokal, dan meningkatkan kinerja BUMD bisa menjadi pilihan menambah dividen" ujarnya.

"Gubernur bisa menjadikan BUMD sebagai alat kemandirian ekonomi agar tercipta ketahanan ekonomi. Banyak BUMD, baik holding maupun anak perusahaan yang mampu menyumbangkan dividen tinggi ketika diserahkan kepada ahlinya. Potensinya ada, tapi jajaran direksi belum mampu mengkapitalisasi potensi menjadi nilai rupiah" kata dia.

Perang dagang antar negara yang saat ini terjadi cukup menjadi pecutan agar Pemprov Jatim segera berbenah dan menyalurkan anggaran yang ada untuk penguatan ekonomi lokal. 

"Seperti yang disampaikan oleh Menko PM, Gus Muhaimin, perang dagang global merupakan kesempatan untuk menciptakan kemandirian ekonomi," ujarnya.

Ia meyakini, jika kemandirian ekonomi dapat tercipta di daerah-daerah, maka efek perang dagang akan terminimalisir atau bahkan tak berpengaruh apa-apa bagi perekonomian dalam negeri.

"Hemat saya, jika setiap Kepala Daerah mampu menciptakan kemandirian ekonomi di wilayahnya. Dampak perang dagang AS-Tiongkok insya allah bisa dilewati dengan mudah," pungkasnya.

 

TAGS : Inpres Legislator PKB Efisiensi Anggaran Daerah

---