Pemprov Sibuk RUPS Bank Jatim, Kasus Kredit Fiktif Seolah Angin Lalu

INDONESIAINFO.ID - Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jatim, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) disorot publik karena dinilai lebih fokus pada persiapan pergantian Direksi dan Komisaris dibanding menangani skandal kredit fiktif yang tengah mencuat.

Anggota DPRD Jawa Timur, Nur Faizin, mengkritik langkah Pemprov yang dinilainya mengabaikan akar persoalan. Menurutnya, sebelum melangkah ke RUPS, Pemprov bersama Bank Jatim seharusnya fokus menyelesaikan kasus kredit bermasalah tersebut untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

"Kalau hanya ganti direksi dan komisaris tanpa evaluasi menyeluruh serta pengungkapan dalang utama kredit fiktif ini, kasus semacam ini akan terus berulang, bahkan bisa lebih besar. Pemprov seharusnya mengutamakan audit internal menyeluruh dan membenahi sistemnya," tegas politisi dari Fraksi PKB ini.

Nur Faizin juga menuding Pemprov terkesan berusaha menenangkan publik lewat RUPS, sekaligus ingin melepaskan tanggung jawab dari kerugian negara yang sudah mencapai lebih dari Rp500 miliar. Ia menyoroti pernyataan Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Adhi Karyono, yang mengklaim bahwa kerugian berkurang menjadi Rp268,8 miliar.

"Pemprov tidak berwenang menghitung kerugian negara, itu ranah BPK. Mengapa terburu-buru mengumumkan angka sebelum hasil resmi BPK keluar? Ada apa di balik ini semua?" tanyanya.

Sebagai salah satu inisiator pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bank Jatim, Nur Faizin menegaskan bahwa penyelidikan mendalam harus dilakukan. Ia menduga kasus besar ini melibatkan aktor-aktor di tingkat elit dan bukan semata-mata kelalaian pegawai di tingkat bawah.

"Dengan nilai kredit fiktif yang mencapai setengah triliun, sangat tidak logis kalau hanya pegawai rendahan yang disalahkan. Ada indikasi keterlibatan pihak elit yang harus dibongkar. Pansus Bank Jatim mutlak diperlukan untuk membuka semuanya," pungkasnya.

TAGS : Pemprov Jatim Bank Jatim Kredit Fiktif RUPS

---