Jatim Belum Mandiri, BUMD Jadi Sorotan

Surabaya, INDONESIAINFO.ID - Anggota DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, menyoroti tingginya ketergantungan Pemerintah Provinsi Jatim terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menyebut bahwa Jatim masih kalah dibandingkan empat provinsi lain yang sudah mampu mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan daerah.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, provinsi seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat telah menunjukkan kemandirian fiskal yang kuat. Keempatnya berhasil mencatatkan kontribusi PAD lebih dari 60 persen dalam struktur anggarannya.

Ia menilai capaian tersebut merupakan buah dari tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan inovatif dalam menggali potensi ekonomi lokal. Multazamudz berharap Jawa Timur dapat segera mengejar ketertinggalan tersebut melalui reformasi pengelolaan pendapatan daerah.

"Berdasarkan data yang dipaparkan, Jawa Timur bukan termasuk daerah yang tidak bergantung pada APBN. Memalukan," kata Multazam saat dikonfirmasi, pada Senin (5/5/).

Menurut Multazam, klaim keberhasilan Khofifah selama memimpin Jatim di lima tahun terakhir, ternyata tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Pertumbuhan ekonomi Jatim yang sering disuarakannya ternyata berbeda arah dengan realitas yang ada. 

"Ini tamparan bagi Jawa Timur, Gubernur harus berbenah. Peluang yang berpotensi menambah dividen harus dimaksimalkan dengan baik. Alangkah indahnya ketika Jawa Timur bisa dibangun melalui PAD sendiri," ujarnya.

Anggota Komisi C ini mengatakan, Jatim memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD, salah satunya melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan jumlah penduduk yang besar, aktivitas ekonomi yang tinggi, serta sumber daya alam yang melimpah, Jatim memiliki pondasi kuat untuk mendorong kinerja BUMD agar lebih produktif dan inovatif. "BUMD bisa dijadikan ujung tombak peningkatan PAD," tuturnya. 

Namun sayang, BUMD Jatim masih belum bisa dapat diandalkan, terbukti dengan setoran dividen yang minim ke pemerintah daerah, padahal sudah di support dengan modal yang besar. 

Jika dikelola dengan serius dan transparan, BUMD bukan hanya menjadi alat bisnis pemerintah daerah, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, evaluasi menyeluruh terhadap pengelola BUMD kini harus dilakukan.

"Evaluasi BUMD dan kinerja jajaran komisaris serta direksi perlu diperketat. Butuh perbaikan dan peremajaan SDM di tubuh BUMD," kata dia.

Kinerja BUMD yang buruk, masih kata Multazam, menjadi tanggung jawab Khofifah. Maka ia memberi saran agar ada reformasi di tubuh BUMD, terutama dalam penempatan kursi direksinya. Profesionalisme serta kompetensi direksi menentukan kinerja BUMD.

"Reformasi direksi BUMD bisa menjadi alternatif perbaikan BUMD. Selama ini kondisi BUMD memprihatinkan, gak ada inovasi, banyak keluhan, dan terancam bangkrut. Khofifah tidak serius ngurusi BUMD," tegas Multazam.

"Bahkan Bank Jatim yang nampak sehat diantara BUMD lainnya pun mengalami fraud hingga separuh laba, parah," tambahnya.

Multazam berharap kedepannya, BUMD Jatim dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan PAD. Penguatan tata kelola dan peningkatan kinerja BUMD, kontribusi terhadap PAD bisa ditingkatkan secara signifikan, dengan satu syarat isilah pos-pos kursi BUMD dengan SDM yang kompeten.

"Kedepan, saya berharap Jawa Timur mampu menjadi daerah yang tidak berketergantungan terhadap APBN. Jangan jadikan BUMD sebagai rumah penampungan, tapi harus diisi oleh SDM berkualitas dan dikelola secara profesional," pungkasnya.

TAGS : DPRD Jatim BUMD Politisi PKB

---