
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan), Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo (Foto: kemhan)
Jakarta, Indonesiainfo.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo kembali menggelar Rapat Lanjutan Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara yang menghadirkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Bogor, pada Rabu (20/8/2025).
Rapat ini bertujuan membahas pengklasifikasian ancaman non-militer di kementerian, lembaga, maupun instansi terkait, dengan harapan agar dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan nasional.
Dalam sambutannya, Sekjen Kemhan menekankan pentingnya keterlibatan seluruh kementerian dan lembaga agar klasifikasi ancaman non-militer dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing instansi.
“Ancaman yang dihadapi bangsa saat ini semakin kompleks, ditandai dengan situasi volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (VUCA) yang penuh ketidakpastian, kerumitan, serta perubahan cepat. Hal ini mencakup krisis ekonomi, krisis pangan, perubahan iklim, krisis kesehatan, hingga ketegangan geopolitik global,” ujar Letjen TNI Tri Budi Utomo.
Disamping itu, acara ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dan panelis, antara lain Brigjen TNI Sanggam David M.T., S.Sos., Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P., Dr. Steven T. Sambouw, S.Kep., S.H., M.H., M.A.P., M.Tr.Opsla, dan Dr. Hendra Wulan, S.E., M.M.Han dengan moderator Dr. Cecep Hidayat, SIP, IMRI, GRCE.
Keikutsertaan berbagai pihak juga diharapkan dapat menghasilkan koordinasi yang solid sehingga mampu menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa Indonesia.
Rapat tersebut diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setjen Kemhan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan pertahanan.
(Atiqah Zahra/Magang berkontribusi dalam artikel ini)
TAGS : Kementerian Pertahanan Rapat Lanjutan Ketahanan Nasional