Komisi III DPR Siap Membahas RUU Perampasan Aset

Jakarta, Indonesiainfo.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU Perampasan Aset memungkinkan untuk dibahas bersamaan.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyatakan kesiapannya membahas RUU Perampasan Aset apabila nantinya draf tersebut diserahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Diketahui, Baleg telah mengusulkan agar RUU Perampasan Aset dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025.

"Itu teknis. Bisa paralel atau apa yang didahulukan, mana yang perlu diselesaikan," kata Nasir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (10/9) dikutip dari Jurnas.com.

Politikus PKS itu menegaskan, pengusulan RUU Perampasan Aset itu layaknya gayung bersambut bagi pihaknya. Sebab, terdapat macam-macam pendapat untuk membahas RUU tersebut.

Meski begitu, Nasir katakan pihaknya akan terlebih dahulu fokus terhadap visi yang diharapkan dari Presiden Prabowo Subianto atas RUU Perampasan Aset.

"Nanti dibahas di Panja, yang penting kemauan yang ada itu dikelola dan dijaga, sehingga harapan Presiden Prabowo bisa ditindaklanjuti oleh pembentuk UU, dalam hal ini DPR," kata dia.

Komisi III DPR RI saat ini masih dalam tahap membahas RUU tentang KUHAP yang belum rampung, meski pembahasan perubahannya sudah dilakukan dan tuntas pada Juli lalu.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset untuk dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada Tahun 2025.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan RUU Perampasan Aset itu diusulkan untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Sebelumnya, RUU itu masuk pada Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029 sebagai usulan pemerintah.

"Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk ke 2025," kata Bob Hasan beberapa waktu lalu.

TAGS : Info DPR Komisi III Nasir Djamil RUU Perampasan Aset KUHAP

---