KPK Periksa Kasubdit Kemenag dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
News | Jum'at, 17/04/2026
Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: Ist)
Jakarta, Indonesiainfo.id - Juru Bicara (Jubir) Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Wahyu Muryadi, angkat bicara soal kasus dugaan suap oleh SAP, perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Jerman, yang menyeret Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kami tidak tahu menahu dengan masalah tersebut,” ujar Wahyu dilansir Antara di Jakarta, Senin (15/1/24).
Diketahui, dalam rilis yang disampaikan United State Department of Justice U.S DOJ atau Departmen Kehakiman Amerika Serikat (AS) pada Rabu (10/1/24) lalu menyebutkan sebuah perusahaan perangkat lunak global berbasis di Jerman yakni SAP, akan membayar lebih dari 220 juta dolar AS untuk penyelidikan yang dilakukan Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) terhadap pelanggaran UU Praktik korupsi Asing (FCPA).
Dalam rilis itu, disebutkan pada 2015-2018, SAP melalui agen-agen tertentu terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas bagi SAP sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP, departemen dan lembaga-lembaga di Indonesia termasuk KKP.
Berdasarkan artikel tersebut, Wahyu menyebutkan perkara itu terjadi pada 2015-2018 alias di luar era kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Namun demikian, Wahyu menyatakan, pihak KKP siap bekerja sama serta terbuka untuk diperiksa aparat penegak hukum apabila diperlukan.
“Tapi prinsipnya silakan saja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini,” ujarnya.
Sebelumnya, selain KKP, Departemen Kehakiman AS turut menyebut adanya dugaan suap yang melibatkan dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika atau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo).
“Pemeriksa pos, bersama mitra penegak hukum FBI dan jaksa Departemen Kehakiman, mengikuti jejak suap dan korupsi yang tersebar luas dari Afrika Selatan hingga Indonesia. Upaya bersama ini mengakibatkan perusahaan terdakwa membayar hukuman pidana yang signifikan dan menyetujui tindakan perbaikan jangka panjang,” tulis keterangan Departemen Kehakiman AS itu.
