Sidang Isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, 18 Mei 2026 Masehi.
Mendes Yandri Tegaskan Kopdes dan BUM Desa Tidak Perlu Dibenturkan
Mendes PDT Yandri Susanto menggandeng Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk dapat menyosialisasikan program 12 Aksi Bangun Desa
Pentingnya memperkuat kerja sama internasional guna mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dari sisi SDM.
DPR menilai gangguan kelistrikan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat atas layanan publik yang aman dan andal.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk mengajarkan Bahasa Prancis kepada siswa.
KKJ mengecam keras aksi gugatan perdata yang dilayangkan melalui kantor hukum SUPRIYADI & PARTNERS terhadap 25 media di Sumatera Selatan.
Komisi XI DPR menyoroti arah kebijakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dinilai mulai melenceng dari mandat awal pembentukannya.
Zahir Ali bakal diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, tahun 2019-2020.
Komisi VII mendorong pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam proses sertifikasi SNI.
Komisi I menyoroti roadmap kecerdasan artifisial (AI) nasional yang dinilai masih bersifat normatif dan belum menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan pada Senin, 25 Mei 2026.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara.
Timwas DPR menyoroti sejumlah pencapaian positif sekaligus catatan perbaikan menjelang fase puncak ibadah haji.
Materi yang Bapak-Ibu sampaikan tentu akan kami jadikan rujukan untuk kami sampaikan secara langsung kepada kementerian.
Kita mendukung pembangunan nasional, tetapi pengelolaan anggaran harus tetap prudent, efisien, dan tepat sasaran. Setiap rupiah APBN harus kembali.
Penangkapan relawan kemanusiaan dan jurnalis sipil di perairan internasional tidak dapat dibenarkan. Ini menyangkut keselamatan WNI sekaligus penghormatan
KEM PPKF Tahun Anggaran 2027, merupakan rancangan awal sebagai dasar dalam menyusun APBN Tahun Anggaran 2027, yang memiliki arah
Copyright ©
2021 https://www.indonesiainfo.id
