Mendes Yandri Tegaskan Kopdes dan BUM Desa Tidak Perlu Dibenturkan
Mendes PDT Yandri Susanto menggandeng Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk dapat menyosialisasikan program 12 Aksi Bangun Desa
Kemnaker menekankan bahwa setiap investasi harus memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Jangan sampai UMKM Indonesia bukan hanya kalah bersaing dengan sesama pelaku usaha, tapi juga kalah sistem digital yang seharusnya melindungi mereka.
Keberhasilan BNN dan Polda Jawa Timur mengamankan barang bukti di sebuah gudang kawasan pergudangan Kabupaten Gresik menjadi bukti bahwa jaringan narkotika internasional masih terus berupaya menjadikan Indonesia sebagai pasar peredaran gelap narkoba.
Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat.
Menkop Ferry Juliantono mengatakan sekitar 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan mulai ditempatkan di koperasi-koperasi di seluruh Indonesia mulai Agustus 2026
Ketahanan energi saat ini tidak lagi semata-mata persoalan ekonomi atau pasokan energi, tetapi telah menjadi bagian dari ketahanan nasional.
Indonesia dibangun di atas kesepakatan luhur yang disebut Pancasila.
Budaya Sunda tidak pernah mengajarkan kita untuk menertawakan beban biologis seorang perempuan.
Jadikan lembaga pemasyarakatan ini pusat tenaga rakyat agar menghasilkan sesuatu yang konkret bagi negara.
Kemlu sedang bernegosiasi dengan Pemerintah Kamboja agar WNI yang sedang dalam masa tunggu dipulangkan ke Tanah Air tidak perlu membayar denda melewati izin masa tinggal (overstay).
Sejatinya kita punya Konstitusi dan sejumlah kebijakan yang mendukung pendidikan yang inklusif, tetapi implementasinya masih harus jadi perhatian semua pihak.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat harus menjadi momentum untuk membangun desain demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.
Polri harus terus membuktikan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
DPR RI akan mengawal proses evaluasi yang dilakukan pemerintah agar berjalan secara menyeluruh dan menghasilkan perbaikan terhadap pola pelatihan.
Substansi utama RUU perlu segera diselesaikan terlebih dahulu sebelum memperkuat pengaturan mengenai keamanan dan kepatuhan data.