Mendes Yandri Tegaskan Kopdes dan BUM Desa Tidak Perlu Dibenturkan
Mendes PDT Yandri Susanto menggandeng Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk dapat menyosialisasikan program 12 Aksi Bangun Desa
Kemnaker bersama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memperkuat literasi digital bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sektor kuliner
Mantan Wakil BGN, Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai JC dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai mulai membebani sektor manufaktur nasional.
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas peristiwa tragis yang menimpa tiga santri di Lombok.
Komisi XIII DPR mendukung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendapatkan penguatan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2026.
Perkembangan teknologi harus disikapi secara adaptif, namun tetap memastikan keberlangsungan ekosistem media yang selama ini menjadi produsen informasi yang kredibel dan terverifikasi.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong transformasi besar dalam dunia pendidikan pesantren agar mampu menjawab tantangan zaman.
Kasus ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas, keamanan, hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Komisi I DPR RI mendorong BAKTI Komdigi untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga memperkuat program literasi digital bagi masyarakat.
Pengawasan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat (SR) perlu diperkuat seiring percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut di berbagai daerah.
KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Simly Karim dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA.
KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Simly Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin WNA tinggal di Indonesia.
Besarnya kontribusi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terhadap pendidikan tinggi nasional dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan negara yang memadai.
FGD Badan Pengkajian MPR RI Bahas Langkah Strategis Atasi Depresiasi Rupiah