MK kini memiliki jalur formal untuk meminta keterangan langsung dari MPR dalam perkara-perkara berat yang membutuhkan tafsir orisinal terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Sidang Isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, 18 Mei 2026 Masehi.
Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara.
Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara serta kemakmuran rakyat.
Ancaman bencana geologi tidak dapat dicegah, namun dampaknya dapat diminimalkan apabila seluruh sistem kesiapsiagaan nasional bekerja secara cepat, terintegrasi, dan berbasis informasi ilmiah.
Saat ini Komisi III DPR RI masih berada pada tahap penyusunan RUU dengan menghimpun berbagai aspirasi masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik yang bermakna.
Kemnaker memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut
Tantangan meningkatnya ancaman kekerasan itu harus direspons dengan segera dalam bentuk langkah antisipasi yang tepat.
Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong pembentukan badan khusus untuk mengelola aset rampasan agar pemulihan kerugian negara lebih optimal.
Yang kita dorong bukan sekadar memperluas status FTZ, tetapi menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Faktanya ini sudah tiga masa sidang gaspol terus RDPU, terus membahas pembentukan RUU ini.
Kemnaker menginformasikan bahwa seleksi wawancara calon peserta Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 berlangsung pada 10-15 Juli 2026
Kemnaker menjalin kerja sama strategis dengan bank bjb dalam pengembangan kompetensi SDM serta pemanfaatan layanan perbankan
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan kasus pembakaran santri di sebuah pondok pesantren di Lombok
Kemnaker mewajibkan perusahaan yang menjadi mitra penyelenggara program Magang Nasional (MagangHub) 2026 wajib terdaftar dalam WLKP
Jampidsus Febrie Adriansyah mengaku tidak memahami keterkaitan dirinya dengan kasus pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah
Sebuah produk hukum harus memiliki substansi yang berkualitas, memberikan kemanfaatan, menjamin kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Secangkir kopi yang nikmat lahir dari perpaduan berbagai unsur yang berbeda, sebagaimana demokrasi dibangun melalui kebersamaan dan kolaborasi.
Copyright ©
2021 https://www.indonesiainfo.id
