Mendes Yandri Tegaskan Kopdes dan BUM Desa Tidak Perlu Dibenturkan
Mendes PDT Yandri Susanto menggandeng Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk dapat menyosialisasikan program 12 Aksi Bangun Desa
Berikut rincian harga emas Antam terbaru berdasarkan pecahannya.
Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan berharap keberadaan koperasi tersebut mampu menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengingatkan Bank Indonesia (BI) akan pentingnya menjaga kesepakatan politik terkait asumsi dasar ekonomi makro.
Praktik keberangkatan haji menggunakan visa nonresmi disorot anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka.
KPK memeriksa pengusaha kepabeanan Heri Setiyono alias Heri Black sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Senin, 18 Mei 2026.
Sidang Isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, 18 Mei 2026 Masehi.
Aktivitas mereka sangat mengancam stabilitas negara. Kok bisa ada orang asing beraktivitas dan berkumpul untuk melakukan kejahatan di negara kita secara rutin.
KPK memanggil Menteri Agama Ad Interim Tahun 2022, Muhadjir Effendy, untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024, Senin (18/5)
Jemaah juga harus mematuhi arahan petugas kesehatan dan petugas haji demi keselamatan bersama. Jangan memaksakan diri apabila kondisi tubuh kurang fit.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penyerahan uang rampasan negara senilai Rp10,2 triliun.
Komisi X DPR RI menilai BPS Provinsi Bali berhasil menunjukkan praktik baik dalam pemanfaatan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memberikan catatan kritis kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar terus memperkuat metodologi statistik.
Mendes PDT Yandri Susanto menargetkan berbagai produksi lokal setiap desa di Sulawesi Selatan (Sulsel) mampu melakukan ekspor ke 59 negara di dunia
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Nadiem Anwar Makarim, dituntut pidana 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian status bagi guru non-ASN.