https://www.indonesiainfo.id

Legislator Golkar menilai praktik korupsi di Indonesia saat ini telah memasuki kondisi yang mengkhawatirkan.

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah pusat mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya penguatan peran strategis BUMN dalam memperkuat ekosistem maritim nasional. 

Komisi V DPR RI mendukung penganggaran renovasi Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Tahun Anggaran 2027.

Perluasan kewenangan Kemensetneg melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2026, yang mencakup penguatan fungsi analisis kebijakan, dukungan Program Strategis Presiden, pers dan media, serta koordinasi kelembagaan, harus dibarengi dengan penguatan tanggung jawab konstitusional.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara serta kemakmuran rakyat.

Ancaman bencana geologi tidak dapat dicegah, namun dampaknya dapat diminimalkan apabila seluruh sistem kesiapsiagaan nasional bekerja secara cepat, terintegrasi, dan berbasis informasi ilmiah.

Saat ini Komisi III DPR RI masih berada pada tahap penyusunan RUU dengan menghimpun berbagai aspirasi masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik yang bermakna.

Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong pembentukan badan khusus untuk mengelola aset rampasan agar pemulihan kerugian negara lebih optimal.

Yang kita dorong bukan sekadar memperluas status FTZ, tetapi menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Faktanya ini sudah tiga masa sidang gaspol terus RDPU, terus membahas pembentukan RUU ini.