Jakarta, Indonesiainfo.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah turut aktif untuk mengusulkan kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan bagi wilayahnya masing-masing.

Persoalan kesehatan, kata Muhadjir, merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkruen yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

“Sebetulnya kalau pemerintah daerah itu sadar betul, itu bisa diusulkan kebutuhan tenaga kesehatannya,” imbuh Muhadjir dalam keterangannya dikutip dari laman resmi Kemenko PMK pada Rabu (16/8).

Hal itu disampaikan Muhadjir saat memberikan sambutan dalam acara `Penganugerahan Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan tahun 2023` yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir menerangkan, terdapat tiga permasalahan utama dalam pelayanan publik yang harus menjadi pedoman bagi semua pengambil kebijakan. Pertama, kualitas, baik pemberdayaan maupun pelayanan. Kedua, kuantitas atau jumlah yang harus disiapkan. Ketiga, pemerataan yang menyeluruh di setiap daerah.

Muhadjir menuturkan dari ketiga indikator itu, sebagian besar permasalahannya terdapat pada pemerataan. Ia mengetahui bahwa banyak dokter yang lebih suka bekerja di kota daripada mengabdi di daerah terpencil. Mengingat, dirinya masih menemui banyak daerah yang memiliki kekurangan tenaga kesehatan sebagaimana yang ia temui saat berkunjung ke Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Oleh karena itu, Muhadjir mengaku sangat setuju dengan wacana yang dicanangkan oleh Menteri Kesehatan yang akan menugaskan tenaga kesehatan dengan status pegawai pusat yang ditugaskan di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.

“Itu nanti ditugaskan dari pusat saja. Sehingga pengawasan dan gajinya langsung dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan daerah tersebut serta diberi hak khusus kepada yang besangkutan. Sehingga dapat terkendali,” tutur Muhadjir.

Seperti diketahui, saat ini Indonesia memiliki 1,4 juta tenaga kesehatan dengan 10.347 Puskesmas, 24.808 Puskesmas Pembantu di mana tiap Puskesmas Pembantu yang memiliki bidan dan perawat sebanyak 8.624 atau 34.76 persen. Sementara itu, terdapat 213.670 unit Posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah itu dirasa masih perlu ditingkatkan termasuk tenaga kesehatan yang bekerja didalamnya.

Pada kesempatan tersebut, Muhadjir juga berkesampatan untuk memberikan langsung penghargaan kepada 43 tenaga kesehatan teladan yang berasal dari rumah sakit pemerintah dan non-pemerintah, serta kader Posyandu yang terpilih dari pelosok negeri.

Nampak hadir dalam agenda itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti.