Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meninjau program lumbung pangan nasional atau Food Estate di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
Jakarta, Indonesiainfo.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, proyek lumbung pangan atau food estate merupakan hasil kolaborasi kementerian. Kolaborasi ini, ditujukan dalam upaya mengantisipasi terjadinya krisis pangan di Indonesia.
“Ya itu yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya Kementerian Pertanian, ada yang membuat land clearing, irigasi itu ada di Kementerian PU, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di (Kementerian) Pertahanan,” ujar Jokowi dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari laman resmi Presiden RI pada Sabtu (19/8).
Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa proyek lumbung pangan dibutuhkan untuk menampung cadangan pangan nasional. Apalagi, saat ini hampir semua kawasan masih menghadapi krisis pangan yang berdampak pada kenaikan harga bahan pangan.
“Yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan baik cadangan strategis, maupun nanti memang melimpah betul enggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan sehingga dalam rangka ke sana,” katanya.
Dalam keterangannya kepada awak media usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi sekaligus Hari Ulang Tahun Ke-78 Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Jokowi menuturkan bahwa pengembangan lumbung pangan di sejumlah daerah di Tanah Air bukan hal yang mudah untuk dilakukan.
Angka keberhasilan panen pada tanaman, lanjut Jokowi, akan meningkat dan mulai normal pada tanaman keenam atau ketujuh.
“Tanaman pertama biasanya gagal, nanem kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Biasanya ketujuh, keenam baru biasanya pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan, berbagai permasalahan pada proyek lumbung pangan dapat terus terjadi. Untuk itu, pemerintah akan melakukan evaluasi dan koreksi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.
“Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang. Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur sampai kapan pun lupakan,” tandas Presiden Jokowi.