Jakarta, Indonesiainfo.id - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam waktu dekat akan melakukan penandatanganan kerja sama riset dan inovasi di bidang pertanian dan pangan.

Hal tersebut, disampaikan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan (DKP) BRIN Mego Pinandito saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) Policy Brief Percepatan Program Prioritas Riset dan Inovasi Bidang Pangan, di Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo BRIN Gatot Subroto Jakarta, pada Kamis (12/10).

“Kita sudah mendapatkan informasi bahwa kita akan melakukan percepatan penandatanganan MoU antara Kementerian Pertanian dengan BRIN,” jelas Mego dalam keterangannya dikutip dari laman BRIN pada Sabtu (14/10).

Lebih lanjut Mego menyampaikan tentang kebijakan pembangunan di bidang pertanian dan pangan, khususnya ORPP BRIN. Menurutnya, yang harus dilakukan adalah menggandeng institusi yang mempunyai pertanian di Indonesia, yakni Kementan.

“Jadi kalau ini sudah, sebetulnya turunannya nanti, baik itu dengan Badan Pangan Nasional. Kemudian dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pertanian dan pangan untuk segera dilakukan,” jelas Mego.

Mego juga mengingatkan untuk tidak melupakan dan harus juga bekerja sama dengan perguruan tinggi, sebagai salah satu stakeholder yang terpenting dalam riset dan inovasi.

Berikutnya, pihak swasta sebagai pelaku usaha, dan yang terpenting juga dengan LSM, embrio, serta tokoh-tokoh masyarakat, termasuk masyarakatnya itu sendiri.

Sebagai informasi, FGD yang dilaksanakan oleh Organisasi Pertanian dan Pangan (ORPP) BRIN ini mengangkat tema tentang Pemanfaatan Varietas Unggul Berdasarkan Kesesuaian Lahan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan dukungan program pangan riset pengembangan di Indonesia.

Pembangunan pertanian Indonesia diarahkan pada kedaulatan pangan yang akan mengoptimalkan sumber daya lokal dan dapat mengantisipasi apabila terjadi krisis pangan.

Untuk itu, perlu dilakukan percepatan aktivitas riset dan inovasi guna mendukung tercapainya kedaulatan pangan. Dukungan ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada riset dan inovasi yang dihasilkan, namun juga rekomendasi kebijakan khusus riset.

Rekomendasi tersebut merupakan rekomendasi kebijakan pengembangan komoditas, untuk direktorat teknis Kementan, yang akan disinergikan dengan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan (DKP) BRIN. Sedangkan untuk rekomendasi kebijakan riset komoditas akan disinergikan dengan Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi (DKRI) BRIN.

Kegiatan yang diselengarakan selama dua hari ini bertujuan untuk menyamakan kesepahaman aspek substansi policy brief rekomendasi kebijakan untuk riset dan pengembangannya.