Jakarta, Indonesiainfo.id - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menggenjot proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi atau jargas hingga mengalir ke dapur rumah tangga, sebagai pengganti penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, proyek ini akan membantu pemerintah untuk mengurangi impor LPG sehingga menghemat devisa. Apalagi mengingat impor LPG Indonesia berkisar di 5-6 juta ton per tahun. Selain itu, masyarakat juga tak perlu lagi menenteng `gas melon` alias LPG 3 kg.

"Penggunaan jargas dinilai sebagai upaya menekan devisa dan solusi subtitusi elpiji sebagai sumber energi rumah tangga. Tidak perlu lagi gotong-gotong tabung (elpiji) 3 Kg. Cukup buka keran sudah menyala dapurnya," ujar Arifin dikutip Minggu (21/1/24).

Selain itu, pembangunan jargas diperlukan seiring adanya penurunan tren eskpor dan makin besarnya pemenuhan kebutuhan domestik, yaitu 68,2% di tahun 2023. "Kita akan memanfaatkan gas ini untuk mendukung fase transisi energi," harap Arifin.

Pemerintah sendiri mematok target 2,5 juta rumah tangga tersambung jargas. Agar hal ini terwujud, pemerintah tengah mencari skema pembiayaan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Langkah ini diharapkan mampu mengakselerasi pengembangan jargas di kemudian hari.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Laode Sulaeman mengungkapkan, ada banyak benefit dari implementasi skema KPBU. Pemerintah akan menanggung sebagian risiko badan usaha dalam pembangunan jargas. Di samping itu, KPBU bisa mempercepat pembangunan jargas secara masif. "Misalnya mulai (pembangunan jargas) di Batam bisa langsung 300.000 SR," jelasnya.

Di sisi lain, masih ada beberapa tantangan dalam menjalankan skema KPBU, diantaranya waktu lelang lebih panjang dan pembenahan regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. "Regulasinya perlu ditetapkan dulu sebelum dilelangkan," jelas Laode.

Permasalahan lain adalah praktik skema KPBU berbeda-beda di setiap lokasi. Tak bisa direplikasi dari sisi pelaksanaan. Perlu ada studi pendahuluan di masing-masing kota karena memiliki regulasi, peta lokasi, serta profil risiko berbeda-berbeda. Pun halnya keekonomian mesti dihitung secara detail demi memikat badan usaha.

Strategi kebijakan lain sedang digodok. Nantinya, wilayah yang tersalurkan sambungan jargas, penggunakan elpiji akan ditarik secara bertahap. Elpiji akan dialihkan ke lokasi lain yang belum tersambung jargas. "Ini masih dalam tahap diskusi di Kementerian ESDM," tutur Laode.

Sebagai informasi, Pemerintah telah menyelesaikan pembangunan pipa ruas Cirebon-Semarang (Cisem) tahap 1 yakni Semarang-Batang sepanjang 62 kilometer (km). Kemudian akan dilanjutkan dengan tahap 2 dari Batang-Cirebon dan Cirebon-Kandanghaur sepanjang 240 km. Pembangunan Cisem Tahap 2 ini telah menyelesaikan Basic Design dan akan dilanjutkan dengan proses lelang dan pembangunan di tahun ini.

Selain itu, Pemerintah juga telah memulai proses pembangunan pipa ruas Duri-Sei Mangke di Pulau Sumatera. Saat ini, proses feasibility study telah diselesaikan dan akan dilanjutkan proses administrasi untuk menuju proses lelang.