Jakarta, Indonesiainfo.id - Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI menyebut Indonesia yang tengah mengejar penyelesaian proses perundingan perdagangan dengan Uni Eropa (UE) perlu mengambil pelajaran dari Vietnam, baik dari strategi maupun implementasinya.

Pelajaran ini penting untuk mempersiapkan kondisi ekonomi domestik dalam menghadapi risiko dan memaksimalkan peluang ekonomi dari perdagangan bebas dengan UE (European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/EU CEPA).

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), Kemendag RI, Kasan, dalam Gambir Trade Talk (GTT) #13 bertajuk Diplomasi Perdagangan Vietnam: Strategi dan Kunci Kesuksesan Vietnam dalam EU-CEPA, yang digelar secara hibrid di Jakarta, Rabu (6/3).

"Kinerja perdagangan Vietnam dengan UE selama kurun waktu 20 tahun (2003--2022) selalu mengalami surplus dengan tren peningkatan sebesar 19,33 persen per tahunnya," kata Kasan dilansir laman Kemendag RI di Jakarta pada Kamis (7/3).

"Yang perlu menjadi perhatian dan bisa menjadi pembelajaran bagi Indonesia adalah bagaimana proses reformasi ekonomi Vietnam terjadi hingga mendorong Vietnam untuk dapat berhasil dalam memanfaatkan free trade agrement-nya (FTA)," sambungnya.

Kasan menyampaikan, Vietnam sudah mengimplementasikan perjanjian dagang dengan UE sementara Indonesia berencana akan merampungkan pada tahun ini.

Indonesia dan UE berhasil mencapai kemajuan dalam Putaran ke-17 Perundingan Indonesia–EU CEPA (I-EU CEPA) yang berlangsung pada 26 Februari—1 Maret 2024 lalu di Bandung, Jawa Barat.

"Pada putaran tersebut, keduanya berhasil menjaga momentum positif dengan menyelesaikan tiga bab secara teknis dan mendorong diskusi akses pasar di bidang barang, jasa, dan investasi," kata Kasan.

Ketiga bab tersebut, yakni Bab Kerja Sama Sistem Pangan Berkelanjutan, Hambatan Teknis Perdagangan, dan Ketentuan Institusional.

Kasan melanjutkan, pengambilan studi kasus Vietnam sebagai tema GTT kali ini tak lepas dari perkembangan ekonomi Vietnam dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan kemajuan.

“Indonesia perlu mempelajari kesuksesan Vietnam dalam memanfaatkan peluang dari perjanjian perdagangan bebas dengan UE. Peningkatan tren keterbukaan perdagangan di negara berkembang ternyata cukup menjadi perbincangan yang hangat di kancah global, khususnya yang dialami Vietnam,” tutur Kasan.

Kondisi industri Vietnam sendiri masih mengalami perkembangan usai liberalisasi ekonomi pada 1986 silam melalui reformasi “Doi Moi” (bahasa Indonesia: Renovasi atau Pembaharuan).

Vietnam dan Indonesia juga masuk dalam Generalised Scheme of Preferences (GSP) yang merupakan paket kebijakan UE yang bertujuan memudahkan negara berkembang untuk memasuki pasar kawasan ekonomi tersebut dengan berbagai kemudahan pengenaan tarif.

Namun demikian, pemberlakuan GSP terhadap Vietnam terhenti pada 2023 ketika Vietnam sudah memiliki kerja sama EUV-FTA pada 2020. Walaupun terhenti, kerja sama EUV-FTA tetap memberikan dampak positif bagi Vietnam.

Pasca-2021 EUV-FTA efektif diberlakukan, Vietnam mengalami peningkatan ekspor sebesar 14,17 persen dan penurunan impor 9,86 persen. Data Trademap menunjukkan, Vietnam juga mengalami peningkatan surplus sebesar 25,96 persen pada 2022.

Sejak 1987,Vietnam mengeluarkan undang-undang tentang investasi asing yang menjadi langkah awal Vietnam menjadi sangat terbuka terhadap pasar dunia.

Regulasi tersebut menghasilkan gelombang investasi langsung luar negeri (foreign direct investment/FDI) pertama Vietnam pada 1991--1997 dengan 2.230 proyek. Total modal terdaftar sebesar USD 16,24 miliar.