Jakarta, Indonesiainfo.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendukung langkah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam melaksanakan reformasi birokrasi berdampak.

Menteri Anas mengatakan bahwa Kemenlu memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan dari reformasi birokrasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Anas saat bertemu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (20/03).

“Kemenlu sebagai bagian dari mesin birokrasi berperan penting dalam menghubungkan Indonesia dengan dunia melalui diplomasi yang efektif dan birokrasi yang responsif. Kemenlu juga memiliki peran dalam penerapan reformasi birokrasi tematik,” kata Menteri Anas.

Menteri Anas melanjutkan salah satu peran penting Kemenlu dalam implementasi reformasi birorasi tematik adalah melalui diplomasi ekonomi.

Melalui diplomasi ekonomi, Kemenlu dapat memperluas jaringan investasi dengan negara-negara mitra, termasuk memfasilitasi dialog dengan investor asing dan mengurangi hambatan perdagangan.

Dengan diplomasi ekonomi, Kemenlu juga dapat memainkan peranan penting dengan promosi produk dalam negeri dengan memperluas pasar bagi produk domestik untuk menembus pasar luar negeri.

Hal ini juga dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama sebagai upaya dalam melakukan program-program penanggulangan kemiskinan.

“Melalui diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri berperan aktif dalam melaksanakan reformasi birokrasi tematik, khususnya dalam area penanggulangan kemiskinan dan juga peningkatan investasi," kata Menteri Anas.

Diplomat-diplomat Indonesia diharapkan dapat memaparkan potensi investasi di Indonesia dengan baik,” lanjutnya.

Dalam upaya mendukung transformasi digital pada pemerintahan Indonesia, Kemenlu juga berperan dalam melakukan diplomasi teknologi.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara maju, terutama dalam hal teknologi, termasuk pertukaran pengetahuan mengenai strategi digitalisasi pemerintahan.

“Digitalisasi pemerintahan menjadi atensi bersama. Dengan penerapan digitalisasi yang tepat, maka sasaran pelayanan akan lebih tepat," kata Anas.

"Penerapan digitalisasi ini juga dapat diterapkan di seluruh perwakilan Indonesia sehingga mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai belahan dunia,” imbuhnya.

Menteri Anas juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah diterapkan oleh Kemenlu dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkup internal Kemenlu. Disampaikan, hasil reformasi birokrasi Kemenlu dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang terus membaik.

 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan komitmen kuat dari Kementerian Luar Negeri untuk terus melakukan reformasi birokrasi.

Sebelum program reformasi birokrasi dicanangkan, Kementerian Luar Negeri sudah mengimplementasikannya terlebih dahulu, salah satunya dalam penerapan sistem merit.

“Semangat reformasi birokrasi ini terus terbawa hingga saat ini. Dengan komitmen dan kerja keras jajaran Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi, insyaallah apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dapat bermanfaat dan berdampak bagi Indonesia,” pungkas Menteri Retno.