INDONESIAINFO.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan, reformasi birokrasi masa kini bertumpu kepada kepemimpinan digital.

Menurutnya, kepemimpinan digital mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan, terutama terkait pelayanan publik. Hal itu Anas sampaikan pada acara Sapa ASN di Kabupaten Buleleng, Bali, Senin (20/5/2024).

“Dengan pelayanan digital, masyarakat yang jauh dari pusat layanan publik bisa mengaksesnya dengan mudah,” ujarnya dikutip dari laman resmi Kementerian PANRB. 

Selain itu, kata Anas, kepemimpinan digital juga berkaitan dengan percepatan transformasi digital yang tengah digagas oleh pemerintah. Hal ini meliputi aspek digital structure, digital competence, dan digital culture.

Presiden Joko Widodo, lanjut Anas, telah meneken Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di dalamnya mengatur soal percepatan integrasi 9 layanan prioritas dan pembentukan GovTech Indonesia.

"Melalui percepatan ini ke depannya masyarakat akan menginput sekali saja dalam portal nasional layanan publik karena akan disatukan sehingga tidak lagi bertumpuk,” ujar Anas.

Saat ini, terdapat 9 Layanan prioritas yang menjadi fokus tranformasi digital yang akan dikolaborasi bersama Govtech Indonesia. Layanan-layanan tersebut akan terpadu dalam satu portal yang berbasis citizen centric yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Sembilan layanan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan kepolisian, administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, pertukaran data, serta portal layanan publik.