INDONESIAINFO.ID - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap mendukung implementasi teknologi pemerintahan atau Government Technology (GovTech) Indonesia dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Diketahui, Kementerian ATR/BPN kini menjadi tambahan terbaru sebagai penyedia sistem prioritas yang nantinya masuk dalam GovTech Indonesia alias portal INA Digital.  

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan hal itu usai mengikuti Rapat Persiapan Peluncuran GovTech Indonesia bersama sejumlah Kepala Lembaga dan Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sabtu (25/05/2024).

“Sebelumnya Kementerian ATR/BPN ini tidak termasuk dalam sembilan kementerian penyedia aplikasi prioritas, tapi kemarin tanggal 24 Mei untuk pertama kali kami diundang."

"Tentunya kami ingin menyukseskan juga, mengintegrasikan, utamanya layanan Sertipikat Tanah Elektronik,” ujar Menteri AHY dalam keterangannya dikutip Minggu (26/5/024).

Lebih lanjut Menteri AHY mengatakan, sertipikat elektronik merupakan salah satu inovasi Kementerian ATR/BPN agar tugas dan fungsi pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien, sekaligus bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.

“Karena ini (Sertipikat Tanah Elektronik, red) menjadi perhatian besar dari Bapak Presiden Jokowi dan juga manfaatnya sangat baik untuk masyarakat,” ujarnya.

Mengenai hal itu, lanjut Menteri AHY, pihaknya akan melakukan percepatan, sehingga bisa catch up dengan kementerian lainnya. Ia berharap dapat segera menghadirkan layanan elektronik yang dibutuhkan melalui portal INA Digital.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bisar Pandjaitan, saat memimpin rapat koordinasi tersebut, secara daring, menilai bahwa Kementerian ATR/BPN menjadi kuncijuga dalam INA Digital.

“Saya kira Kementerian ATR/BPN menjadi kunci karena OSS (Online Single Submission) itu nanti banyak bertumpu di ATR/BPN. Saya titip betul soal hal ini,” ujar Menko Marves.

Karenanya, ia meminta Kementerian ATR/BPN segera berkoordinasi terkait upaya memadukan layanan digital nasional yang tengah dilakukan ini. 

Selain Kementerian ATR/ BPN, sembilan kementerian/ lembaga yang menjadi sistem prioritas adalah Kementerian Dikbudristek, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

Kemudian Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kepolisian Republik Indonesia.

Sebagai informasi, GovTech Indonesia akan diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin 27 Mei 2024 di Istana Negara. Acara ini bersamaan dengan pembukaan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024.