INDONESIAINFO.ID -  Pelaksanaan Upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 bakal digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait Upacara HUT Ke-79 RI.

"Iya, [Upacara HUT ke-79 RI digelar] sebagian di IKN, sebagian di sini [Jakarta]," kata Muhadjir Effendy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/6/2024).

Menko PMK mengatakan pelaksanaan upacara di IKN dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan didampingi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sejumlah tamu negara yang rencananya diundang hadir ke IKN, di antaranya sejumlah duta besar negara sahabat. "Duta besar juga nanti di IKN dan tidak menginap, jadi langsung upacara terus balik," katanya.

Sedangkan Upacara HUT K-79 RI di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta dipimpin oleh Wakil Presiden Ma`ruf Amin dengan didampingi wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming.

Dalam rapat tersebut, Muhadjir mengatakan Presiden Jokowi mengusulkan agar undangan kepada sejumlah tokoh nasional, seperti mantan presiden dan wakil presiden diberikan perhatian khusus.

"Itu tadi masih diusulkan, Pak Presiden merekomendasikan pokoknya tokoh-tokoh dapat perhatian, apakah di sini atau di IKN," katanya.

Dalam ratas itu, dibahas juga seputar perhelatan hiburan yang akan difasilitasi Sekretariat Negara (Setneg) secara hybrid (dalam jaringan dan luar jaringan).

"Hiburan di IKN iya dan di Istana Kepresidenan Jakarta iya," katanya.

Terkait kebutuhan akomodasi, Muhadjir menyebut persiapan Bandara IKN, menurut laporan Kementerian Perhubungan, telah mencapai 90 persen rampung.

"Akomodasi insya Allah sudah siap. Karena nanti bandara kepastiannya akhir Juli, akan dipastikan fungsionalnya bandara. Jalan tol juga insya Allah sudah aman, tapi nunggu sampai akhir Juli," katanya.

Ratas tersebut dihadiri sejumlah perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemangku kepentingan.