Indonesiainfo.id - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan SUmber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun dan mengevaluasi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) sebagai dasar acuan pembangunan infrastruktur gas bumi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, rencana revisi acuan pembangunan infrastruktur tersebut guna meningkatkan interkonektivitas penyaluran gas bumi sebagai upaya peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik.

"Adanya transmisi gas ini, nanti Jawa ke depannya akan membuka wilayah jaringan-jaringan distribusi gas. Wilayah itu didorong untuk bisa menyediakan jaringan gas ke masyarakat dan selain industri. Adanya transmisi gas tersebut itu kita juga bisa mengurangi impor LPG yang besarnya lebih dari 6 juta ton setahun,"  kata Arifin dalam keterangan resmi dikutip di Jakarta, Senin (5/8).

Arifin memaparkan, strategi pendekatan penyediaan infrastruktur gas bumi Indonesia terbagi menjadi Indonesia Barat dan Timur.

Untuk Indonesia bagian Barat, kata Arifin, itu mengandalkan konektivitas gas pipa dan Indonesia bagian Timur melalui virtual pipeline, menggunakan moda transportasi LNG berbasis kapal. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan faktor geografis dan kebutuhan demand antara Barat dan Timur.

"Sebagai bentuk inisiasi Pemerintah dan perwujudan implementasi Proyek Strategis Nasional, pipa Cirebon Semarang Tahap I telah dilakukan pembangunan, dan Tahap II dalam tahap perencanaan pembangunan. Selain itu, Pipa Sei-Mangkei-Dumai telah dilakukan kajian kelayakan pembangunan (Feasibility Study)," katanya.

Melalui program jaringan gas kota (jargas) yang terintegrasi dengan program-program pipanisasi tersebut, Pemerintah dapat menyediakan bahan bakar murah yang sangat terjangkau untuk masyarakat.

"Program Pipanisasi Cisem I dan II memberikan manfaat kepada masyarakat berupa bahan bakar yang lebih murah yang lebih terjangkau berupa penghematan biaya masak sebesar Rp 54 milyar per tahun dan penghematan subsidi negara untuk LPG 3 kg sebesar Rp 210 milyar per tahun. Sedangkan proyek Duri-Sei Mangke mengurangi subsidi LPG 3 Kg Rp420 miliar dan penghematan biaya masak Rp107 milyar per tahun," jelas Arifin.

Lebih lanjut, Arifin mengatakan, Pemerintah sendiri berkomitmen penuh untuk mengupayakan harga gas di hulu menjadi lebih murah sehingga masyarakat yang memanfaatkan jargas akan mendapatkan harga yang murah dan tentunya ini akan meringankan beban masyarakat.

"Saat ini kita juga lagi mengelola kebijakannya bagaimana harga gas hulu itu bisa murah, sehingga memang masyarakat penerima jargas di rumah itu juga daya belinya tidak terganggu," katanya.

Arifin menambahkan, saat ini sedang dikaji opsi-opsi yang memungkinkan harga gas di hulu lebih murah termasuk mensubsidinya.

"Jadi kita sedang mengkaji opsi untuk pemerintah mensubsidi gas hulu untuk jaringan gas. Sekarang ini kan yang disubsidi LPG, nanti kalau kita pakai gas kita sendiri, hulunya yang kita subsidi supaya masyarakat penerima itu bisa dapat harga yang ada dalam jangkauan," kata Arifin.

Sebagai informasi, hingga akhir tahun 2023 lalu realisasi penyambungan jargas rumah tangga di tanah air baru mencapai 900 ribu sambungan rumah tangga (SR).