INDINESIAINFO.ID - Penerapan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) dinilai masih belum optimal, untuk itu Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Thohir mendorong optimalisasi BumDesa untuk mewujudkan kemandirian desa.

Menurutnya, percepatan perkembangan ekonomi di desa dapat ditingkatkan melalui pelatihan yang berkaitan dengan BUMDes. Penguatan peran BUMDes ini juga bisa mencegah urbanisasi penduduk, karena banyak pekerjaan tersedia di desa.

"Pelatihan berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa, percepatan perkembangan ekonomi di desa ini sangat penting, karena 70 persen keluarga kita ada di desa," kata Tomsi dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Minggu (11/8/2024).

"Aturan mengatakan maksimum 40 persen [Dana Desa] boleh digunakan untuk Badan Usaha Milik Desa, BUMDes," ujar dia

Tomsi mengungkapkan, apabila setiap desa berhasil mengembangkan BUMDes, maka ekonomi desa akan tumbuh. Ketika ekonomi desa tumbuh, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu upaya terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"Indonesia Emas itu bukan hanya karena kota, tapi ditentukan keberhasilan teman-teman yang ada di desa ini. Terus kewajiban teman-teman bagaimana men-support-nya bagaimana memberikan ide bagaimana mendorong," kata dia.

Selain itu, pengembangan BUMDes juga bisa dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Tomsi mencontohkan, pengembangan usaha di bidang perikanan yang melibatkan nelayan, bisa bekerja sama dengan BUMDes di desa lain untuk distribusi dan informasi harga ikan.

"BUMDes ini harus gabung [kerja sama], beli kapal, menyerap tenaga kerja, hasilnya kan juga untuk desa masing-masing. [Kalau] uangnya tidak cukup, bisa pinjam di bank pembangunan daerah, jaminan ya kapal itu," ujar Tomsi.

Lebih lanjut, Tomsi menambahkan, pentingnya pembelajaran sistem keuangan desa dan pemanfaatannya untuk pembangunan desa.

Melalui sistem keuangan desa yang tertib, maka penyelewengan-penyelewengan yang berkaitan dengan Dana Desa dapat dihindari. Pasalnya, masih banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum lantaran tidak tepatnya penggunaan Dana Desa.

"Perlu penyadaran bahwa ini uang [Dana Desa] bukan uang pribadi, bukan uang kepala desa. Harapannya dengan sistem keuangan desa ini semaksimal mungkin penyerapan anggaran desa ini benar-benar dapat bermanfaat bagi perkembangan desa tersebut," ujar dia.