INDONESIAINFO.ID - Dalam rangka meningkatkan komunikasi interaktif antara pemerintah dan publik, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar Konsultasi Publik (FKP) di Bandung, pada (13-14/8/2024).

Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Ronggolawe Sahuri mengatakan, FKP merupakan kegiatan rutin yang diadakan sebagai wadah ruang diskusi dan komunikasi kehumasan, terutama untuk menyampaikan informasi mengenai Standar Pelayanan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

"Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah sosialisasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan Kemenperin, maupun peraturan terkait perindustrian yang ditujukan kepada pelaku industri, asosiasi dan media," kata Ronggo di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

"Tidak kalah penting, sosialisasi bagaimana peran SIINas, mengingat kita adalah sistem informasi industri nasional yang merupakan database industri," imbuh dia.

Ronggo berharap melalui forum ini, Kemenperin bisa mendapatkan masukan-masukan dari peserta mengenai Standar Pelayanan yang telah disusun, untuk memperbaiki kualitas layanan publik Kemenperin.

Pengelolaan layanan publik di Kemenperin tidak lepas dari SIINas, yang telah dibangun oleh Kemenperin sejak 2016 sebagai big data industri dalam negeri.

SIINas dapat mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Mohammad Ari Kurnia Taufik mengatakan, SIINas mampu mendorong pembangunan industri secara nasional.

"karena dapat mengintegrasikan berbagai data mulai industrinya sendiri, kemudian kawasan industri, peluang pasar yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan monitoring serta teknologi yang digunakan oleh pelaku industri dalam aktivitas usahanya," ujar Ari.

SIINas juga sangat membantu bagi pengguna informasi baik pelaku industri, pemerintah dan instansi terkait untuk mengakses data terkait Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada pada daerah masing-masing atau di taraf nasional.