Indonesiainfo.id - DPR RI dan DPD RI menggelar Sidang Bersama 2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). Dalam pidatonya, Ketua DPR RI sekaligus Pimpinan Sidang Bersama, Puan Maharani menyinggung proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang dinilai harus menjadi autokritik (koreksi diri).

"Pada awal tahun ini, kita bangsa dan negara Indonesia, telah melaksanakan agenda nasional yang penting dan strategis, yang akan menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara 5 tahun ke depan, yaitu Pemilihan Umum untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," ujar Puan di awal pidatonya.

"Kita ucapkan selamat kepada Saudara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kita juga ucapkan selamat kepada Saudara / Saudari yang terpilih menjadi anggota DPR RI dan DPRD periode mendatang," tuturnya.

Puan mengatakan, Pelaksanaan Pemilu, bagi rakyat adalah pesta demokrasi di mana rakyat dianggap menjadi penting. Sebab rakyat diundang oleh setiap calon melalui berbagai hiburan, konsumsi, hingga oleh-oleh.

“Rakyat bergembira menikmati pesta demokrasi. Para calon pun berupaya menyenangkan pemilih agar dapat merebut suaranya, berusaha tampil simpatik, foto diri yang terbaik dipajang sampai ke pelosok-pelosok, rumah makan, pohon-pohon jadi korban, tiang listrik penuh tempelan. Semua cara dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat,” katanya.

“Bagi yang berhasil dalam Pemilu, semua hal menjadi indah untuk dikenang, sementara bagi yang belum berhasil, merasa serba sulit. Sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali,” sambungnya.

Puan menilai, ada banyak peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 lalu. Berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada Pemilu 2024 dinilai harus menjadi koreksi diri bagi semua.

“Itulah potret Pemilu 2024; Haruslah menjadi kritik dan autokritik bagi kita semua,” kata Puan.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, Pemilu 2024 telah berakhir, rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan memberikan pilihannya, rakyat telah menilai dan memilih.

"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apapun yang mendasari pertimbangannya,” katanya.

Menurut Puan, hal tersebut lantaran rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya, terlepas dari kualitas atas apa yang diketahui dan dipahaminya. Ia juga menyinggung soal Pemilu berkualitas yang tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih.

“Akan tetapi harus dilihat dan dinilai juga dari kebebasan rakyat untuk memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut,” katanya.

 Ia menambahkan, menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Puan menyatakan, tanggung jawab bersama juga tentang menjaga dan menciptakan demokrasi beradab, termasuk mengenai etika dalam politik.

"Menang kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik siap kalah dan siap menang. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya,” ungkap cucu Bung Karno itu.

Puan mengatakan, para pemangku kepentingan harus terus menyempurnakan pelaksanaan Pemilu yang semakin bebas, jujur dan adil untuk dapat mewujudkan kedaulatan rakyat. Lewat pelaksanaan Pemilu 2024, ia menilai ada banyak yang harus dijadikan pelajaran.

“Dalam Pemilu, seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang: menang karena dapat menjalankan hak kedaulatannya secara bebas, jujur dan adil. Sehingga berlaku adagium ‘Suara rakyat adalah suara Tuhan’ (Vox Populi, Vox Dei),” kata Puan.