Indonesiainfo.id - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Bintang Puspayoga, menyoroti masalah ekonomi keperawatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Perempuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ke-3/3rd Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Women Leaders’ Summit.

Dalam konferensi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone, selaku Ketua ASEAN tahun 2024, Menteri Bintang menekankan peran penting ekonomi perawatan dalam mencapai kesetaraan gender.

"Kita harus menghargai pekerjaan perawatan sebagai salah satu upaya memberdayakan perempuan serta mengurangi kerentanan mereka terhadap diskriminasi dan kekerasan. Kurangnya penghargaan terhadap pekerjaan perawatan menjadi masalah signifikan di banyak negara anggota ASEAN," kata Bintang dalam keterangan resmi dikutip di Jakarta, Sabtu (24/8).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA yang hadir sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia (RI) sekaligus Ketua ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW), juga menekankan pentingnya membangun kesadaran mengenai dampak kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di sektor ekonomi perawatan dan mengembangkan kerangka kerja pencegahan dan respons yang kuat.

Lebih lanjut, sebagai Delegasi Republik Indonesia, Menteri PPPA menyampaikan, Pemerintah Indonesia telah bergerak aktif melakukan upaya-upaya penguatan ekonomi perawatan, salah satunya dengan cara memperkenalkan sektor ini dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

"Agenda penting ini kemudian diperkuat di bawah Presidensi G20 India Tahun 2023 dan Presidensi G20 Brasil Tahun 2024," kata Bintang.

Menteri Bintang juga menuturkan, Kemen PPPA telah menyusun berbagai kebijakan untuk meningkatkan keadilan gender dalam ekonomi perawatan, dimulai dari mengintegrasikannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029.

“Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang membahas mengenai kebijakan dan layanan pekerjaan perawatan strategis.

"Kami juga meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional tentang Ekonomi Perawatan untuk Dunia Kerja yang Transformatif, Setara Gender, dan Adil untuk membantu Kementerian/Lembaga mengembangkan dan menerapkan kebijakan/program terkait kerja perawatan,” kata Bintang.

Sementara itu, Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone menyampaikan apresiasi atas komitmen, afirmasi, dan pemahaman seluruh menteri/pemimpin perempuan negara anggota ASEAN yang hadir dalam KTT Pemimpin Perempuan ASEAN ke-3.

"Hal ini merupakan salah satu upaya mempromosikan penguatan ekonomi dan ketahanan pasca-2025," kata Sonexay.

Sebagai informasi, KTT Pemimpin Perempuan ASEAN ke-3 mengangkat tema "Memperkuat Ekonomi Perawatan dan Ketahanan Pasca-2025” yang menggarisbawahi perlunya mengatasi dampak pandemi terhadap ketidaksetaraan gender.

KTT ini bertujuan antara lain untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan dalam isu ekonomi perawatan dan menghasilkan deklarasi yang akan dipertimbangkan serta diadopsi pada KTT ASEAN ke-44 dan ke-45.