Indonesiainfo.id - Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin meminta para penyedia jasa atau penyelenggara ibadah haji dan umroh untuk terus mengutamakan kualitas pelayanan kepada para jemaah daripada kepentingan bisnisnya.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini memerlukan sumber daya ekonomi yang cukup besar, mencakup kegiatan pembimbingan administrasi perjalanan dan transportasi, akomodasi konsumsi, dan juga layanan kesehatan serta banyak aspek terkait yang memerlukan pembiayaan.

Hal tersebut Wapres Ma`ruf sampaikan saat menghadiri acara Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh, yang digelar di Jakarta Selatan, Senin (02/09/2024).

“Untuk itu, saya sangat berharap kepada semua penyedia jasa/penyelenggara ibadah haji dan umroh, khususnya seluruh anggota Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh (FSATHU) untuk lebih mengutamakan kualitas layanan kepada umat, daripada kepentingan bisnis,” ujarnya.

Kendati pelayanan ibadah haji secara umum di Indonesia dinilai semakin baik dari tahun ke tahun dibanding beberapa negara lainnya, Wapres meminta para penyelenggara ibadah haji menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang perlu terus diperbaiki.

“Mengundangkan orang begitu besar ya, baik umrah maupun haji, itu tentu ada [kesulitan], saya nyebutnya sil silatun minal musykilat, rantai musykilat itu ada, tapi yang penting jangan sampai musykilat yang itu berulang,” urainya.

Untuk itu, Wapres memberikan 4 arahan kepada anggota asosiasi travel haji dan umroh. Pertama, Wapres meminta semua travel meningkatkan kolaborasi dan sinergi yang kuat, khususnya dengan Kementerian Agama, BPKH, dan semua pihak yang terkait.

“Kerja sama proaktif dengan lembaga-lembaga ini akan memudahkan penyusunan langkah-langkah antisipatif untuk mengurangi dampak risiko layanan yang mungkin akan timbul,” imbuh Wapres.

Kedua, Wapres meminta agar semua travel mematuhi dan menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan haji dan umroh, baik aturan dari Pemerintah Indonesia maupun dari Pemerintah Arab Saudi.

Menurut Wapres, berbagai pelanggaran oleh penyelenggara perjalanan haji dan umroh yang merugikan umat bahkan diindikasi ada unsur pidana, masih kerap ditemukan.

“Jangan sampai orang ini pergi haji dianggap melakukan tindakan kriminal. Ini kan tidak pas dikriminalisasi, dianggap melakukan kriminal dalam rangka penyelenggaraan haji karena tidak patuh aturan,” kata Wapres.

Ketiga, Wapres meminta asosiasi penyelenggara haji dan umroh ini dapat menyelenggarakan sosialisasi secara periodik dan rutin untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait hak dan kewajiban umat muslim dalam melakukan perjalanan ibadah haji dan umroh.

“Masyarakat Islam kita berasal dari latar belakang budaya yang sangat beragam, sehingga diperlukan peningkatan literasi masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban perjalanan haji dan umrah serta menghindari jamaah dari pelanggaran,” pesan Wapres.

Terakhir, Wapres meminta agar para travel terus mengevaluasi berbagai kekurangan dan masalah yang perlu diperbaiki.

“Mengingat perkembangan penyelenggaraan sangat dinamis dari waktu ke waktu, khususnya terkait aturan kata kelola dan juga kondisi cuaca,” kata Wapres.