INDONESIAINFO.ID - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak penyelenggara platform digital berperan aktif dalam penanganan dan pemberantasan hoaks mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi mengatakan, platform digital memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah persebaran berita hoaks di platform masing-masing.

"Platform yang masuk ke ruang digital kita juga harus bertanggung jawab terhadap persebaran isu hoaks yang ada di platform masing-masing," kata Prabunindya dalam keterangannya, dikutip di Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Berdasarkan catatan Kemenkominfo, sejak Januari hingga Agustus 2024, telah ditemukan sebanyak 1.195 isu hoaks terkait Pemilihan Presiden (Pilpres).
Menurut dia, konten hoaks sangat berbahaya karena berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap fenomena politik, terutama jelang Pilkada Serentak yang akan segera berlangsung.

"Isu hoaks ini sangat berbahaya, baik dalam bentuk disinformasi maupun malinformasi. Hal ini dapat membuat publik memiliki pemahaman yang keliru terhadap situasi politik yang terjadi," kata Dirjen Prabu

Kemenkominfo akan mendorong platform digital untuk terlibat aktif dalam melakukan filtrasi terhadap konten hoaks. Platform digital memiliki teknologi yang paling memadai untuk melakukan pemfilteran dan pengawasan terhadap konten yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Kami berharap agar platform digital ikut bertanggung jawab dalam proses filtrasi ini. Kami juga berharap konstruksi dunia maya tidak terlalu jauh dari realitas di dunia nyata," kata Prabunindya.

Sementara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menekankan arti penting peran media massa dalam menciptakan Pilkada Serentak 2024 yang damai.

"Sebagai salah satu pilar demokrasi, media massa sangat memiliki andil untuk menyukseskan Pilkada 2024, karena itu kami mengajak seluruh insan pers bisa berkolaborasi bersama menciptakan demokrasi Indonesia yang sesungguhnya," ujar Menkopolhukam.