• EKSEKUTIF

Menteri KKP Tekankan Jaga Harmonisasi Pemanfaatan Ruang Laut Perlu Sinergi

Agus Mughni Muttaqin | Minggu, 06 Okt 2024 16:15 WIB
Menteri KKP Tekankan Jaga Harmonisasi Pemanfaatan Ruang Laut Perlu Sinergi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (Foto: Dok. KKP)

Indonesiainfo.id -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya laut dengan memperkuat integrasi rencana zonasi tata ruang laut. Di antaranya dengan memperkuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terencana dengan baik, menggabungkan berbagai aspek teknis terkait perairan pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pentingnya sinergi dalam penataan ruang laut agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.

"Perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga harmonisasi dalam pemanfaatan ruang laut," ujarnya dikutip dari siaran pers Kementerian KKP pada Minggu (6/10).

Disebutkan, saat ini sebanyak 16 provinsi telah mengesahkan Peraturan Daerah RTRW yang mengintegrasikan materi teknis perairan pesisir. Enam provinsi lainnya sedang dalam evaluasi di Kementerian Dalam Negeri, sementara 12 provinsi dalam proses integrasi di Kementerian ATR/BPN.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Victor Gustaaf Manopo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun sembilan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan empat Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN), yang semuanya telah resmi ditetapkan.

Selain itu, terdapat 12 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Terpadu (KSNT) yang juga sudah disahkan.

Dalam Rapat Kerja Teknis Nasional yang berlangsung di Bali baru-baru ini, Victor berharap partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan akan memperkuat substansi penataan ruang laut.

“Kerja sama antara Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sangat penting dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu Plt. Direktur Penataan Ruang Laut, Suharyanto, menekankan bahwa Materi Teknis Perairan Pesisir berperan krusial dalam mendukung pengembangan ekonomi biru.

“Materi ini mengedepankan keseimbangan antara pertimbangan ekologi dan ekonomi untuk setiap aktivitas yang dilakukan di ruang laut,” ujar Suharyanto.

Dokumen ini juga menjadi dasar penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan izin pemanfaatan ruang perairan. Suharyanto mengingatkan, “Tanpa instrumen ini, kita berisiko menghadapi konflik pemanfaatan sumber daya dan dampak negatif terhadap lingkungan.”

Dengan pendekatan ini, KKP berkomitmen untuk menciptakan pengelolaan laut yang lebih berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi biru, dan melestarikan lingkungan pesisir serta laut Indonesia. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini, demi masa depan sumber daya maritim yang lebih baik.