Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (Foto: Dok. KKP)
Indonesiainfo.id -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya laut dengan memperkuat integrasi rencana zonasi tata ruang laut. Di antaranya dengan memperkuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terencana dengan baik, menggabungkan berbagai aspek teknis terkait perairan pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pentingnya sinergi dalam penataan ruang laut agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.
"Perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga harmonisasi dalam pemanfaatan ruang laut," ujarnya dikutip dari siaran pers Kementerian KKP pada Minggu (6/10).
Disebutkan, saat ini sebanyak 16 provinsi telah mengesahkan Peraturan Daerah RTRW yang mengintegrasikan materi teknis perairan pesisir. Enam provinsi lainnya sedang dalam evaluasi di Kementerian Dalam Negeri, sementara 12 provinsi dalam proses integrasi di Kementerian ATR/BPN.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Victor Gustaaf Manopo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun sembilan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan empat Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN), yang semuanya telah resmi ditetapkan.
Selain itu, terdapat 12 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Terpadu (KSNT) yang juga sudah disahkan.