INDONESIAINFO.ID - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengangkat urgensi memperkuat multilateralisme untuk memastikan perdamaian dan stabilitas global dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Amerika Serikat (AS).

Menlu Retno menyoroti serangan yang dilakukan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terhadap Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon Selatan pada (10/10/2024).

"Serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701," kata Menlu Retno dalam keterangannya, dikutip di Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Kita tidak bisa tinggal diam ketika simbol perdamaian internasional, yaitu helm biru, berada di bawah serangan langsung," ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Menlu Retno menyampaikan harapan agar AS, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, bertindak tegas untuk memastikan UNIFIL dapat terus menjalankan tugas vitalnya di Lebanon Selatan.

"Pelanggaran hukum internasional yang terus terjadi tanpa konsekuensi yang berarti merupakan masalah serius, yang merusak kredibilitas DK PBB," kata dia.

Dalam konteks kemitraan ASEAN-AS, Menlu Retno mengangkat tiga prioritas utama untuk kemitraan ASEAN-AS ke depan.

Pertama, kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas. Indonesia berharap dukungan AS terhadap AOIP untuk menjaga sentralitas ASEAN dan menghormati Treaty of Amity and Cooperation (TAC), guna mewujudkan arsitektur kawasan yang inklusif.

Kedua, pengembangan energi hijau. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan global, ASEAN membutuhkan dukungan AS dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan pencapaian target pengurangan emisi.

Ketiga, pengembangan ekonomi digital. Menlu Retno mengharapkan kerja sama ASEAN-AS dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), termasuk dalam kejahatan siber dan disinformasi, untuk memastikan penggunaannya yang aman dan bertanggung jawab.

"Sebagai kekuatan global, Amerika Serikat harus berada di pihak yang benar dengan menolak impunitas, melindungi warga sipil, dan mendorong solusi dua negara yang komprehensif," ujar Menlu Retno.