INDONESIAINFO.ID - Pada periode Presiden Joko Widodo, Supratman Andi Agtas merupakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), kini di periode Presiden Prabowi Subianto, dia menjabat sebagai Menteri Hukum.

Supratman mengatakan, Kemenkumham yang bertransformasi menjadi Kementerian Hukum siap untuk melakukan transisi kelembagaan sebagaimana yang telah dibentuk dalam Kabinet Merah Putih.

"Bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan, itu adalah sebuah kebijakan presiden, karena presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program, dan itu yang kita lakukan di Kemenkumham," kata Supratman, di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Kementerian Hukum kini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum Ham, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dengan demikian, Supratman mengatakan, hal ini tentu akan berdampak kedalam banyak aspek. Namun Supratman meyakinkan bahwa hal tersebut akan dapat diatasi paling lambat Juni 2025.

"Tadi Pak Sekjen (Kementerian Hukum) sudah paparkan bahwa Kemenkumham paling lambat bulan Juni tahun 2025, semua (hal yang) terkait dengan proses alih status, baik kepegawaian, sarana prasarana, itu akan selesai. Karena itu mungkin ini akan yang tercepat," ujar dia.

Setelah mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya.

Berawal dari Departemen Kehakiman pada 1945–1999, kemudian Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001), lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004).

Kemudian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009), dan terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024. Teranyar, di era presiden ke-8 ini Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum.