INDONESIAINFO.ID - Pemerintah saat ini tengah menggodok wacana perubahan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan dialihkan menjadi subsidi langsung berupa uang tunai, atau yang kerap disebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menanggapai hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mendukung wacana pemerintah untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya BBM. Salah satu tantangan utama dalam kebijakan subsidi, khususnya di sektor energi seperti BBM, masalah ketepatan sasaran.

"Saya mendukung wacana yang akan dilakukan Pemerintah dalam hal ini. Bagaimana pun pemerintah pasti punya niatan baik karena kita melihat sampai saat ini memang penerima subsidi masih banyak yang tidak tepat sasaran," kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/11/2024).

"Bahkan ada beberapa hal terjadi penyimpangan penyimpangan khususnya di BBM berjenis solar yang melibatkan sektor industri," ujar dia menambahkan.

Menurut dia, subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan pemborosan anggaran negara dan bahkan memperburuk ketimpangan sosial, karena yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak menikmatinya.

Lebih lanjut, Bambang juga mengatakan adanya disparitas harga membuka celah bagi penyimpangan dan penyalahgunaan. Disparitas harga tersebut terkait dengan perbedaan harga yang signifikan antara solar subsidi dan solar industri.

Hal ini menjadi tantangan besar dalam menyalurkan subsidi dengan tepat sasaran. Sehingga, diharapkan dengan sistem yang lebih up to sate yang berbasis teknologi, maka segala macam penyimpangan dapat ditekan sehingga mampu lebih tepat sasaran.

"Perlu adanya pengawasan dan dukungan kerja sama semua sektor baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum maupun Direktorat Dirjen Migas ataupun leading sector-nya Dirjen Migas," kata Bambang.

Di sisi lain, Bambang menekankan DPR RI periode sebelumnya, 2019-2024, telah merumuskan terkait solar, salah satunya adalah hanya dikhususkan untuk angkutan umum dan angkutan sembako. Selain itu, terkait distribusi Elpiji 3 Kilo masih menjadi pekerjaan rumah bersama terkait pendataan yang lebih akurat.

"Kami mendukung apapun yang dilakukan pemerintah selama tujuannya guna memastikan bahwa BBM bersubsidi dan elpiji 3 kilo memang nyampe kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan," kata dia.