INDONESIAINFO.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) guna memperkuat sinergi dalam menangani isu sosial dan keagamaan. Langkah ini diambil sebagai upaya bersama untuk mengatasi kemiskinan dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia menyoroti pentingnya penanganan fakir miskin secara sistematis dan berkelanjutan.

"Selama ini, program pengentasan kemiskinan seringkali terhambat akibat ego sektoral. Presiden menekankan agar koordinasi antar-lembaga lebih solid agar hasilnya lebih optimal," ujar Mensos di Kantor Kemenag RI, pada Selasa (11/3).

Salah satu wujud nyata dari kerja sama ini adalah pendirian Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu serta memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang layak.

"Masalah ekonomi menjadi penyebab utama anak-anak putus sekolah. Dengan adanya Sekolah Rakyat dan Madrasah Rakyat, diharapkan mereka bisa melanjutkan pendidikan tanpa terbebani faktor finansial," tambahnya.

Mensos juga berharap Kemenag turut berperan dalam memperkuat pendidikan berbasis nilai-nilai moral dan agama di Sekolah Rakyat. "Kami ingin pendidikan karakter di sekolah ini mendapat dukungan penuh dari Kemenag," katanya.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung program ini. Ia optimistis MoU ini dapat menjadi tonggak awal dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Menag menyoroti besarnya potensi dana sosial keagamaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, terdapat 27 sumber pendanaan sosial seperti zakat, wakaf, dan infaq yang dapat dikelola untuk membantu masyarakat miskin.

"Potensi ini sangat besar. Jika dikelola dengan baik, saya yakin pengentasan kemiskinan ekstrem yang jumlahnya sekitar 4 juta jiwa bisa tercapai," ujarnya.

Selain itu, Menag mengusulkan agar madrasah dijadikan alternatif utama dalam program Sekolah Rakyat. 

"Kita tidak perlu membangun sistem baru. Madrasah sudah terbukti sebagai lembaga pendidikan rakyat yang nyata di tengah masyarakat," kata Nasaruddin.

Ia juga menyoroti kondisi banyak pesantren yang masih terbengkalai dan kurang mendapatkan perhatian. Padahal, pesantren dan madrasah telah lama menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia.

"Daripada madrasah dan pesantren dibiarkan dalam kondisi kumuh, lebih baik kita optimalkan agar menjadi Sekolah Rakyat yang benar-benar bermanfaat," tambahnya.

Menag menjelaskan bahwa 90 persen pesantren di Indonesia dikelola oleh swasta. Oleh karena itu, kerja sama ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan.

"Dengan memanfaatkan madrasah dan pesantren, kita bisa membantu dua pihak sekaligus: lembaga pendidikan itu sendiri serta masyarakat yang membutuhkan akses sekolah," katanya.

Pemerintah menargetkan implementasi program ini bisa dimulai tahun ini sesuai arahan Presiden Prabowo. Penggunaan fasilitas yang sudah ada akan dioptimalkan demi kelancaran program ini.

MoU ini mencakup lima poin utama, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial, pertukaran data dan informasi, pengembangan SDM, perumusan kebijakan strategis di bidang sosial, agama, pendidikan, serta pelatihan materi pendidikan karakter bagi tenaga pengajar di institusi Kemensos.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.