INDONESIAINFO.ID - Buntut dari berbagai kasus yang menyangkut para peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal melakukan skrining kejiwaan bagi para peserta satiap enam bulan.

Dalam konferensi pers bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, berbagai kasus yang terjadi terkait PPDS secara terus-menerus benar-benar sangat memprihatinkan.

Dia mengatakan, hal ini bukan hanya berdampak pada peserta didik, tetapi juga bagi masyarakat. Karenanya, pihaknya akan menerapkan sejumlah perbaikan secara sistematis dan konkret.

"Saya juga akan memberikan komitmen waktu saya untuk bertemu dengan mereka agar well-being mereka, kesehatan raga dan fisiknya, dan juga mentalnya, itu kita monitor. Kalau ada masalah-masalah, kita bisa deteksi," ujar Budi dalam paparannya secara daring di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Selain itu Menkes Budi juga menuturkan, perlu ada penyelenggaraan forum rutin di mana pihaknya bisa bertemu dengan para peserta itu guna mengecek kesehatan mental dan fisik mereka.

Budi pun meminta para direktur utama rumah sakit pendidikan kesehatan untuk rutin secara langsung bertemu dengan para peserta dan melihat sendiri kondisi mereka, serta melakukan intervensi segera jika menemukan risiko atau masalah-masalah yang ada.

Sejumlah hal lain yang perlu dilakukan, katanya, seperti tes psikologis pada saat proses rekrutmen, guna mengetahui kondisi kejiwaan, sehingga bisa menjalani pendidikan dan nantinya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

"Saya juga minta yang kedua, agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada lagi referensi-referensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini," ujar dia.

Pihaknya juga ingin memastikan afirmasi bagi putra-putri daerah yang masih kekurangan dokter spesialis, karena sudah hampir 80 tahun distribusi dokter spesialis di Indonesia selalu bermasalah.

Selain itu, katanya, pendidikan harus diberikan oleh konsulen dan bukan oleh peserta senior, agar kualitas pendidikan yang diberikan betul-betul baik. Maka dari itu, katanya, pihaknya akan menetapkan log book digital guna pemantauan, seperti yang dilakukan negara-negara lain.