Jakarta, INDONESIAINFO.ID - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, H. A. Iman Sukri, menyoroti perlunya sinergi lintas sektor dalam mendukung reformasi keamanan nasional, terutama melalui proses legislasi di parlemen.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam forum Dialog Demokrasi bertajuk “Menavigasi Reformasi Keamanan dan Politik dalam Bingkai Demokrasi” yang digelar oleh The Habibie Center di Jakarta, pada Selasa, (29/4).

Dalam pemaparannya, Iman Sukri menegaskan komitmen Baleg DPR RI untuk merancang undang-undang yang adaptif terhadap perubahan situasi sosial, politik, dan keamanan. Ia juga menekankan pentingnya proses pembentukan regulasi yang menjunjung tinggi asas demokrasi, transparansi, serta partisipasi masyarakat secara aktif.

“Reformasi di sektor keamanan dan politik harus dilandasi semangat demokrasi yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pelibatan berbagai elemen masyarakat, akademisi, hingga lembaga sipil menjadi keharusan dalam setiap tahap legislasi,” ujar Iman Sukri.

Ia juga menyoroti perlunya memperkuat mekanisme check and balance antara lembaga negara untuk mencegah dominasi kekuasaan serta memastikan setiap undang-undang yang disusun mencerminkan kehendak rakyat. Reformasi kebijakan, lanjutnya, harus dijalankan secara hati-hati agar tidak membuka ruang bagi kembalinya otoritarianisme terselubung.

Menanggapi kekhawatiran publik atas revisi sejumlah undang-undang strategis, termasuk UU TNI dan KUHAP, Iman Sukri menegaskan bahwa DPR RI berupaya menjaga supremasi sipil dan netralitas militer agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi.

“Reformasi sejati adalah yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan keamanan dan penghormatan penuh terhadap hak-hak warga negara,” tutupnya.

Acara dialog ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan lembaga negara, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil, sebagai bagian dari upaya kolektif memperkuat demokrasi di Indonesia.