Indonesiainfo.id - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU, Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan pentingnya reformasi layanan haji agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan jemaah perempuan, lansia, serta penyandang disabilitas.

Hal tersebut diisampaikannya saat kunjungan ke Tanah Suci dalam rangka pemantauan langsung pelayanan haji 2025. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang telah bekerja tanpa lelah di tengah berbagai keterbatasan.

“Pertama, saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh petugas haji kita. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, saya melihat semangat luar biasa dari mereka untuk memberikan layanan terbaik kepada para jemaah,” ujar Arifatul dikutip dari laman Kemenag RI.

Komitmen dan etos kerja para petugas dinilai menjadi fondasi penting dalam memastikan kenyamanan dan keamanan ibadah jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.

Menteri Arifatul mengungkapkan bahwa lebih dari separuh jemaah haji Indonesia tahun ini adalah perempuan—sekitar 55 hingga 60 persen. Namun, komposisi petugas haji perempuan belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan.

“Tahun ini, sekitar 55 hingga 60 persen jemaah kita adalah perempuan. Maka, komposisi petugas, khususnya petugas perempuan, harus disesuaikan agar bisa memberikan pelayanan yang optimal,” kata Arifatul.

Ia menekankan bahwa ibadah haji bukan hanya ritual fisik, tetapi juga pengalaman spiritual yang kompleks. Oleh karena itu, pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan emosional dan sosial setiap jemaah.

Salah satu perhatian utama Menteri Arifatul adalah minimnya fasilitas yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan gender, termasuk dalam hal akses toilet dan area istirahat.

“Durasi penggunaan toilet bagi perempuan lebih lama. Maka, sebaiknya jumlah fasilitas toilet untuk perempuan diperbanyak dibandingkan laki-laki. Ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan layanan,” paparnya.

Hal ini menjadi penting mengingat perjalanan ibadah haji sangat menguras energi, terutama bagi jemaah lansia dan perempuan yang membutuhkan ruang dan waktu lebih dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Menteri Arifatul juga menyoroti pentingnya keberadaan petugas yang memahami bahasa dan budaya daerah asal jemaah. “Banyak jemaah kita dari kampung, belum pernah naik pesawat. Pendamping dari daerah asal yang paham bahasa lokal akan membantu menenangkan mereka secara psikologis,” tuturnya.

Kemampuan komunikasi yang efektif dinilai mampu meningkatkan rasa aman dan nyaman jemaah, terutama di situasi darurat atau saat membutuhkan penjelasan ibadah secara rinci.

Dalam rangka menjamin perlindungan bagi jemaah dengan kebutuhan khusus, Menteri Arifatul mengusulkan agar para pendamping jemaah menandatangani pakta integritas.

“Petugas haji terbatas. Mereka tidak bisa menggantikan peran keluarga sepenuhnya. Maka, pendamping harus memiliki komitmen penuh dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Usulan ini diyakini dapat memperkuat sistem perlindungan jemaah, terutama mereka yang membutuhkan bantuan penuh sepanjang perjalanan haji.

Sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, Arifatul Choiri Fauzi menegaskan dukungannya terhadap penyelenggaraan haji yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan. “Ini menjadi aspirasi kami bersama. Saya berharap ke depan akan ada diskusi khusus antar-kementerian, antara Indonesia dan Saudi, untuk mendorong layanan haji yang makin adil dan berkeadilan bagi semua,” pungkasnya.