Jakarta, Indonesiainfo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan apresiasinya terhadap keputusan yang diambil oleh otoritas hukum di Singapura.

Pengadilan setempat menolak permintaan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Paulus Tannos, tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

Langkah hukum tersebut dinilai KPK sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum dan kerja sama antarnegara dalam memberantas korupsi lintas.

 “KPK menyambut positif putusan Pengadilan Singapura yang telah menolak permohonan penangguhan DPO (daftar pencarian orang) Paulus Tannos (PT), sehingga terhadap PT akan tetap dilakukan penahanan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis yang dilansir dari Jurnas.com pada Selasa, (17/6).

Dengan putusan tersebut, sidang pendahuluan mengenai ekstradisi Paulus Tannos di Singapura akan segera dilakukan pada 23-25 Juni 2025 mendatang.

KPK berharap proses ekstradisi Paulus Tannos dapat berjalan lancar sehingga menjadi preseden baik kerja sama kedua pihak yakni Indonesia dan Singapura dalam pemberantasan korupsi.

"Sebelumnya, KPK secara intens telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan KBRI Singapura untuk memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi ini," katanya.

Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia secara resmi pada 22 Februari 2025 melakukan permintaan ekstradisi Paulus Tannos.

Paulus Tannos yang merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP itu ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) pada awal tahun ini.

Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Artha Putra masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021 lalu.

Kasus Paulus Tannos merupakan proses ekstradisi pertama yang akan dilakukan oleh Indonesia dan Singapura. Kedua negara telah melakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi pada tahun 2022, yang dilanjutkan dengan ratifikasi pada tahun 2023.