Indonesiainfo.id - Dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid, menyampaikan refleksi kritis sekaligus apresiasi terhadap perjalanan panjang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil ini, di usianya yang tak lagi muda, ke-79 Polri seharusnya menjadi titik kedewasaan institusi Polri dalam memperkuat peran sebagai institusi penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pemberi rasa aman kepada masyarakat.

"Tanggung jawab tersebut tentu tidak mudah untuk dipikul mengingat kompleksitas persoalan penegakan hukum di tanah air dan kuatnya tuntutan dari masyarakat agar Polri memainkan peran yang lebih signifikan dalam mewujudkan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat," ujar Gus Jazil dalam keterangan resminya, Senin (1/7).

Ia menyoroti implementasi program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) sebagai langkah strategis Polri dalam merespons kompleksitas penegakan hukum. Namun ia mengingatkan, tantangan hari ini tidak cukup dijawab dengan pendekatan reaktif dan punitif.

“Publik ingin Polri yang hadir sebelum masalah meledak, bukan setelahnya. Ini berarti kemampuan mitigatif, bukan sekadar penindakan,” tegasnya.

Menggugah semangat personel Polri masa kini, Gus Jazil menyinggung keteladanan Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, sosok Kapolri legendaris yang identik dengan kejujuran dan keberanian melawan arus korup birokrasi.

"Ketegasan dan integritas Hoegeng adalah warisan moral. Di tengah keraguan publik, Polri butuh lebih banyak figur seperti beliau," ucapnya.

Dalam konteks keamanan nasional, ia menekankan bahwa Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) kini tak lagi konvensional. Dari kejahatan digital seperti judi online dan pinjol ilegal, hingga tantangan asimetris seperti terorisme dan pembalakan hutan, Polri dituntut memiliki kemampuan teknologi yang tinggi.

“Polri harus bertransformasi digital dan membangun kerja sama pentahelix—dengan akademisi, media, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ini bukan zamannya kerja sendiri,” jelasnya.

Gus Jazil juga menyoroti peran penting Polri dalam mendukung kebijakan strategis nasional seperti swasembada pangan. Pengamanan distribusi pupuk, benih, hingga alat pertanian harus jadi bagian dari kerja intelijen kepolisian.

“Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Polri wajib hadir, tidak hanya di jalan, tapi juga di sektor strategis,” katanya.

Terakhir, ia mengingatkan pentingnya Polri membuka ruang evaluasi dan menyerap kritik masyarakat dengan lapang dada. Ia menyebut, persepsi negatif publik—terutama terkait dugaan penegakan hukum yang diskriminatif—harus dijawab lewat reformasi internal yang nyata.

“Kalau Polri ingin dicintai rakyat, dengarlah suara rakyat. Bangun kepercayaan publik bukan dengan jargon, tapi dengan bukti dan kinerja,” tutupnya.