Indonesiainfo.id - Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto menyoroti permasalahan subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG, yang dinilainya masih belum tepat sasaran di banyak daerah di Indonesia.

Ia menegaskan perlunya pembenahan sesegera mungkin dalam hal pengawasan distribusi subsidi energi ini guna memastikan bantuan energi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak. 

Hal tersebut Sigit sampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII dalam rangka membahas distribusi dan pengawasan BBM serta LPG bersubsidi yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, Patra Niaga.

“Ini berkaitan dengan Patra Niaga, yaitu Pertamina. Ternyata permasalahannya hampir sama di seluruh Indonesia, baik itu BBM subsidi maupun LPG subsidi,” ujar Sigit dalam keterangannya dikutip dari Parlementaria, Senin (21/7).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini melanjutkan, selain pengawasan ketat distribusi, hal yang perlu dibenahi ialah terkait edukasi terhadap masyarakat. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang tak kalah penting, terutama soal siapa saja yang berhak menerima subsidi.

“Pertamina harus mengadakan edukasi dengan masyarakat supaya tahu bahwa yang memang betul-betul memiliki hak untuk memperoleh subsidi LPG ini siapa. Untuk sektor ekonomi UMKM juga batasannya sejauh apa yang berhak, ini juga harus dilakukan edukasi agar masyarakat paham,” ujarnya.

Sigit juga menyinggung soal banyaknya praktik penyalahgunaan subsidi yang masih terjadi, termasuk oleh pelaku usaha yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori penerima manfaat.

“Jangan-jangan karena tidak ada edukasi, pelaku usaha menengah ke atas, bahkan perhotelan kecil, masih menggunakan LPG subsidi. Ini perlu kita kaji kembali supaya subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” imbuhnya.

Ia berharap pengawasan dan edukasi yang tepat bisa membantu menormalkan harga pasar dan menciptakan keadilan dalam distribusi subsidi energi di masyarakat.

“Pemerataan juga harus diawasi dengan ketat, agar standar harga penjualan BBM maupun LPG subsidi bisa dikendalikan dengan adil,” tutup Sigit.