Jakarta, Indonesiainfo.id - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi para auditornya guna memperkuat peran pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 4 Agustus 2025 di Operation Room Itjen Kemenag, Jakarta.

Inspektur Jenderal Kemenag, Khairunas, menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan sangat penting dalam mendorong perbaikan tata kelola anggaran dan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Agama.

Menurutnya, pengawasan yang optimal akan berdampak langsung pada efisiensi keuangan negara dan kualitas layanan publik.

“Pelatihan ini diharapkan dapat membekali para auditor dengan keterampilan untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Jangan hanya fokus pada dokumen, tetapi harus mampu menggali informasi lebih dalam demi pengambilan keputusan yang akurat dan berdampak,” ujar Khairunas.

Ia juga menekankan bahwa rekomendasi dari hasil audit sebaiknya tidak hanya bersifat hukuman administratif, tetapi mampu memberikan efek jera yang membangun dan memulihkan citra Kementerian Agama.

Saat ini, Itjen Kemenag telah menindaklanjuti hampir seluruh laporan masyarakat dalam enam bulan terakhir, termasuk melalui mekanisme Audit Tujuan Tertentu (ATT).

Sementara itu, Inspektur V Itjen Kemenag, Ahmadun, menyampaikan bahwa audit investigatif dan penanganan pengaduan kini menjadi prioritas utama.

“Pengawasan tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi strategis. Karena itu, auditor harus siap menghadapi tantangan investigasi dan mampu bersinergi dengan lembaga penegak hukum,” ungkapnya.

Kegiatan pelatihan ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Intelijen Negara (BIN), Brigjen Pol. Antonius Dwi Hendro Sunarko, Direktur 8.2 BIN. Sebanyak 68 auditor dan pejabat struktural dari seluruh unit kerja Itjen mengikuti kegiatan ini.

Dengan pelatihan ini, Itjen Kemenag berharap dapat memperkuat kapasitas internal dalam pengawasan ASN, melakukan deteksi dini atas potensi pelanggaran, serta menjalin kolaborasi erat dengan APH untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas terus terwujud. (Atiqah Zahra, Magang)