Surabaya, Indonesiainfo.id - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya memperluas literasi jaminan sosial, baik dari BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, dengan memulainya sejak dunia pendidikan.

Menurutnya, pemahaman yang merata mengenai jaminan sosial menjadi kunci agar seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh perlindungan yang layak tanpa ada yang tertinggal.

Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara Grand Launching Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial yang berlangsung di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

"Kita tahu persis bahwa BPJS Kesehatan ini mengandung semangat gotong royong, memiliki spirit untuk kolaborasi dan sinergi dari semua unsur yang terlibat di dalamnya. BPJS Kesehatan ini membutuhkan semangat kita semua untuk berbagi dan tergotong royong mengatasi masalah kesehatan kita," ujar Menko Muhaimin dalam keterangan tertulis.

Menko Muhaimin menuturkan Jaminan sosial adalah wujud kehadiran negara kepada masyarakat. Ekosistem jaminan sosial sebagai pondasi utama dalam memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan dari risiko sosial dan ekonomi. 

Sudah lebih dari dua dekade Indonesia memiliki jaminan sosial untuk masyarakat, yang ditandai dengan lahirnya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional pada 2004. 

Muhaimin menekankan sistem pengelolaan BPJS Kesehatan harus terus disempurnakan. Salah satunya, agar manfaat jaminan ketenagakerjaan turut dapat dirasakan pekerja informal.

"BPJS tumbuh menjadi kekuatan yang menjamin kesehatan seluruh warga bangsa kita. Kita harus terus bekerja berkolaborasi bersama-sama," jelas Menko Muhaimin.

Oleh karena itu, Menko Muhaimin mengatakan kolaborasi dan kerja sama berbagai pihak penting untuk melakukan pemerataan ini. Salah satunya, melalui dunia pendidikan.

Menko Muhaimin berharap Universitas Airlangga dapat menjadi salah satu kampus yang mencetak SDM mumpuni untuk mengembangkan pengelolaan jaminan sosial di Tanah Air.

Terlebih, Menko Muhaimin menjelaskan bahwa dunia pendidikan bisa melahirkan pakar-pakar baru yang dapat memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat jaminan sosial secara berkelanjutan.

"Melalui ekosistem pendidikan ini, kita ingin tidak boleh ada yang tertinggal, ketinggalan di dalam pelaksanaan jaminan sosial ini," ucap Muhaimin.

Pada kesempatan tersebut Menko Muhaimin juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dengan Universitas Airlangga dan Universitas Sunan Gresik, serta Nota Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan 17 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia terkait integrasi jaminan sosial dalam kurikulum pendidikan.

Grand Launching Ekosistem Jaminan Sosial Melalui Pendidikan, turut dihadiri Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, DJSN, anggota DPR, para pejabat dari sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait, perwakilan organisasi-organisasi keagamaan, serta rektor dari berbagai universitas.