Jakarta, Indonesiainfo.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan perlunya langkah strategis dari pemerintah daerah (pemda) untuk menghadapi dinamika transfer ke daerah (TKD).

Menurutnya, efisiensi dan inovasi harus menjadi kunci agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Perlu ada langkah antisipatif dan strategi yang jelas agar dinamika transfer ke daerah tidak mengganggu program pembangunan maupun pelayanan masyarakat,” ujar Tito dalam keterangan resmi di Jakarta, pada Senin (29/9) dikutip dari Antara.

Pesan itu ia sampaikan ketika memberikan arahan pada Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar di Kota Bogor, Jawa Barat.

Ia menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemda, agar kebijakan pusat tetap dapat dijalankan meski terjadi pengalihan TKD.

Tito mengungkapkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk memastikan pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Dengan begitu, pemda masih bisa memenuhi kewajiban sesuai undang-undang, termasuk urusan pelayanan dasar.

Lebih jauh, ia memaparkan empat langkah utama bagi pemda. Pertama, melakukan efisiensi anggaran, khususnya pada pos perjalanan dinas, rapat, hingga pemeliharaan sarana kantor. Kedua, menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil, misalnya pajak restoran, pajak alat berat, atau pajak air tanah, sekaligus memperkuat BUMD dan sektor swasta. Ketiga, memaksimalkan program prioritas nasional yang berjalan di wilayah masing-masing. Keempat, mendorong lahirnya inovasi dan terobosan kreatif sesuai potensi daerah.

Ia mencontohkan inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan membuka peluang ekspor hortikultura ke Singapura.

“Daerah harus berani mencari terobosan baru yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Dengan begitu, meskipun terjadi dinamika TKD, roda pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” kata Tito.

Forum konsinyering ini, lanjutnya, bertujuan menyusun rencana kerja dan anggaran Kemendagri 2026 secara menyeluruh. Setiap unit kerja diberi kesempatan menyampaikan capaian dan kebutuhan, lalu Mendagri melakukan pendalaman agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.