Jakarta, Indonesiainfo.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan keprihatinannya atas insiden keracunan makanan yang kembali terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, keracunan menimpa siswa-siswi SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kembali terjadinya insiden keracunan makanan pada siswa-siswi SDN 01 Gedong di Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ujar Charles dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/10) dikutip dari Jurnas.com.

“Kejadian ini menyusul insiden serupa yang terjadi di Ciamis dan Lampung hanya dalam dua hari terakhir. Dengan demikian, keracunan akibat MBG terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir," lanjutnya.

Menurut Charles, fakta ini menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola program MBG. Ia menegaskan bahwa keracunan makanan yang terjadi hampir setiap hari menunjukkan adanya persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan.

"Fakta bahwa kasus keracunan terjadi hampir setiap hari membuktikan adanya persoalan serius dalam tata kelola program ini. Pemerintah tidak boleh menutup mata dan menganggapnya sekadar kasus insidental. Sebab, keselamatan serta kesehatan anak-anak adalah taruhan yang tidak bisa dinegosiasikan," ujar Charles, yang juga politisi Fraksi PDI Perjuangan.

Charles pun mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas. Ia meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap penyelenggaraan MBG, termasuk penghentian sementara penambahan dapur baru sampai evaluasi terhadap dapur yang sudah ada.

"Saya mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dengan menghentikan sementara penambahan dapur baru sampai evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur yang sudah ada benar-benar dilakukan," jelasnya.

"Pemerintah juga perlu melakukan audit ketat dan independen terhadap seluruh mata rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi," tambahnya.

Selain itu, Charles menyoroti pentingnya alternatif yang lebih efektif dan transparan dalam pelaksanaan program MBG, salah satunya dengan mempertimbangkan penggunaan dapur sekolah sebagai alternatif. Menurutnya, dapur sekolah lebih mudah diawasi oleh guru, orang tua, dan masyarakat, serta dapat menghindari kontaminasi selama proses pengantaran makanan.

"Pemerintah dalam hal ini BGN harus mempertimbangkan pemanfaatan dapur sekolah sebagai alternatif yang lebih efektif, transparan, dan mudah diawasi oleh guru, orang tua, serta masyarakat," ungkapnya.

Charles juga mengajak pemerintah untuk belajar dari negara lain, seperti Jepang dan Tiongkok, yang sudah lama menggunakan dapur sekolah dalam program makan siang untuk siswa.

"Pemanfaatan dapur sekolah dengan pengawasan dari orang tua murid jelas efektif untuk meminimalisir kontaminasi bakteri dalam proses masak dan distribusi, sehingga keamanan pangan lebih terjaga," tambahnya.

Sebagai solusi lebih lanjut, Charles mengusulkan agar sekolah diberikan tanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan MBG dengan sistem prasmanan. Dengan cara ini, makanan yang disajikan akan tetap hangat dan segar.

“Dengan anggaran yang disediakan, sekolah diberi tanggung jawab untuk mengadakan MBG dengan cara makan prasmanan, sehingga makanan yang disajikan masih hangat dan fresh,” ujarnya.

"Sehingga tidak ada lagi SPPG yang memproduksi massal ribuan paket dalam sehari untuk banyak sekolah. Sebab hampir semua kasus keracunan disebabkan oleh makanan basi yang tidak terpantau karena terlalu banyaknya produksi oleh SPPG," tutup Charles.