KPK Periksa Kasubdit Kemenag dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
News | Jum'at, 17/04/2026
Kemenko PMK menggelar rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial, memastikan masa transisi pemerintahan tak mengganggu jalannya penyaluran bansos (Foto: Kemenko PMK)
Indonesiainfo.id - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan bahwa masa transisi pemerintahan, pergantian presiden dan wakil presiden serta kabinet tidak menganggu jalannya penyaluran bantuan sosial (bansos).
Kepastian itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, pada Rabu, 16 Oktober 2024.
"Kemenko PMK memastikan bahwa penyaluran di masa pergantian presiden dan wakil presiden beserta pergantian kabinet tidak menganggu jalannya penyaluran," ujar Nunung dalam keterangan resmi dikutip di Jakarta pada Sabtu (19/10).
Nunung menyampaikan, kelancaran penyaluran bansos itu merupakan bagian dari tanggung jawab Kemenko PMK sebagai kementerian koordinator sekaligus Ketua Tim Pengendali sebagaimana tertuang dalam Perpres 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non tunai.
Dalam kesempatan itu, Nunung juga menyampaikan bahwa program PKH dan Sembako harus disalurkan sesuai dengan target di tahun 2024. Untuk memaksimalkan penyaluran hingga 31 Desember 2024, Kemenko PMK mendorong koordinasi yang lebih intens antara Himbara dengan Kemensos.
“Kami bersepakat, dan memberikan apresiasi ke Himbara, upaya yang sudah dilakukan teman-teman Himbara sudah bisa tereksekusi dengan baik. Kami mengharapkan agar Himbara dan Kemensos melakukan koordinasi intensif untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat waktu dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.
Nunung juga menyampaikan bahwa dalam jangka menengah dan panjang, perlu dilakukan pemetaan terkait kesiapan infrastruktur di setiap wilayah untuk penyaluran bantuan sosial. Di beberapa daerah, masih ditemukan wilayah dengan infrastruktur non-tunai yang terbatas, terutama di wilayah 3T.
Pemetaan tersebut dilakukan agar distribusi bantuan sosial bisa lebih efektif dan tepat sasaran, serta untuk memastikan bahwa setiap wilayah memiliki akses yang memadai terhadap bantuan sosial. Hal ini penting agar bantuan sosial dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan infrastruktur yang berarti.
Sebagai informasi, rapat koordinasi ini dihadiri oleh Loto Srinaita Ginting (Staf Ahli Kementerian BUMN), Robben Rico (Sekretaris Jenderal, Kemensos), Agus Zainal Arifin (Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos).
Kemudian, Mira Riyati Kurniasih (Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kemensos), Bappenas, Kemenkeu, Bank Indonesia, dan Himpunan Bank Negara (Himbara).
