Menko Muhaimin Sebut Program MBG Gerakkan Ekonomi Lokal
Eksekutif | Kamis, 16/04/2026
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI sebut pihaknya siap layani kebutuhan anggaran Kabinet Merah Putih (Foto: Kemenkeu)
INDONESIAINFO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap dan proaktif melayani kebutuhan anggaran Kabinet Merah Putih (KMP).
Susunan pada KMP terdiri atas tujuh kementerian koordinator, dua kementerian berubah nomenklatur, 16 kementerian baru pemekaran dari tujuh kementerian, 23 kementerian tetap, dua badan menjadi kementerian negara, dan lima badan baru.
"Jadi mulai November ini mereka akan mulai berfungsi, padahal kita masih ada di dalam APBN 2024 yang didesain untuk struktur kabinet yang lama," kata Menkeu dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
"Inilah yang menjadi fokus kami untuk kemudian mendukung dan memberikan bantuan maksimal kepada seluruh K/L dan para menteri terutama yang baru," imbuh dia.
Dalam hal ini, Kemenkeu mendukung K/L agar dapat menjalankan APBN 2024 yang akan berakhir pada (31/12/2024) dan mengantisipasi dan menyiapkan APBN 2025 yang harus dilaksanakan.
Undang-Undang APBN 2025 yang telah disetujui oleh DPR mengamanatkan agar DIPA atau rincian anggaran harus diterbitkan pada 30 November 2024.
"Setiap Kementerian harus punya BA seperti tadi Kementerian Keuangan punya Bagian Anggaran nomor 15 yang baru-baru ini dan pecahannya harus segera dibuatkan bagian anggaran," kata Menkeu.
Selain itu Menkeu menyebut telah menugaskan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara untuk melakukan pendekatan khusus dengan berkunjung ke seluruh kementerian koordinator.
“Jadi dalam hal ini Kemenkeu jemput bola. Kami belanja masalah. Kami pergi ke semua Kementerian mendapatkan apa-apa yang dibayangkan oleh para menteri dalam mereka menjalankan tugasnya," kata Menkeu.
Kemenkeu juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan K/L agar dapat menyusun laporan keuangan dengan baik. Mengingat banyak pimpinan K/L yang baru bertugas mulai bulan Oktober namun harus mempertanggungjawabkan keseluruhan.
"Jadi banyak sekali kami harus menjaga dan mendukung K/L untuk mempertanggungjawabkan 2024 dan kemudian tetap berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan mempersiapkan 2025 sambil mereka terus menyusun K/L terutama yang baru, untuk segera bisa menjalankan programnya," ujar Menkeu.
TAGS : Kementerian Keuangan Kabinet Merah Putih Komisi XI
