Jakarta, Indonesiainfo.id - Arif Rahman resmi memimpin Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Petani NasDem periode 2026-2029 setelah dilantik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/10). Dia langsung menyiapkan tiga program prioritas yang menyasar sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Arif yang juga anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem itu menegaskan, Petani NasDem akan mendorong program yang tidak hanya memperkuat produksi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dia menyebut, gerakan restorasi yang diusung Partai NasDem dapat berjalan beriringan dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kedua agenda tersebut tidak perlu dipertentangkan selama diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

“Di luar sana banyak yang mencoba membenturkan gerakan perubahan dengan Asta Cita. Hari ini di hadapan Bapak (Surya Paloh), saya tegaskan tidak ada yang perlu dibenturkan. DPP Petani NasDem adalah wadah untuk menyatukan gerakan perubahan NasDem menuju Asta Cita pemerintahan Prabowo,” kata Arif.

Program pertama yang akan dijalankan adalah pembangunan demplot atau lahan percontohan pertanian terintegrasi seluas dua hektare di setiap provinsi. Pengembangan lahan tersebut disesuaikan dengan potensi komoditas unggulan di masing-masing daerah.

Arif mencontohkan kopi di Aceh, kakao di Sulawesi Barat, rumput laut di Nusa Tenggara Barat, hingga padi organik di Pulau Jawa. Selain meningkatkan produktivitas, program ini diarahkan untuk memperkuat rantai usaha pertanian, mulai dari produksi hingga pemasaran.

Petani NasDem juga akan membuka peluang agar hasil pertanian dapat memasok kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menembus pasar ekspor.

Program kedua berfokus pada pemberdayaan Kampung Nelayan Merah Putih dan pengembangan budidaya ikan lele serta nila. Upaya tersebut akan disertai penguatan sarana pendukung, mulai dari dermaga, fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage, pabrik es, hingga ketersediaan bahan bakar solar bagi nelayan.

Pembentukan koperasi juga menjadi bagian dari agenda tersebut untuk memperkuat kelembagaan dan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Sementara itu, program ketiga menyasar pengembangan perhutanan sosial dan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Arif menilai, kawasan hutan perlu dikelola secara berkelanjutan agar fungsi ekologisnya tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menurutnya, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan memiliki keterkaitan yang perlu dikelola secara terpadu. Dengan begitu, potensi sumber daya alam dapat memberikan nilai tambah dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat di berbagai wilayah.

“Dari gunung, dari sawah, dari pesisir sampai ke kelautan, semuanya kalau kita muliakan, rakyat pasti berdaya. Petani berdaya, nelayan berdaya,” ujarnya.

Arif memastikan kepengurusan baru tidak akan berhenti pada penyusunan rencana. Dalam waktu dekat, Petani NasDem akan memulai pembangunan demplot pertanian, melakukan pendataan kampung nelayan, mengembangkan budidaya ikan, serta memetakan kelompok tani hutan yang dapat menjadi sasaran program.

Dia berharap upaya tersebut dapat memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

“Saksikan kami, Ketum, bahwa kami akan buktikan jika tanah, laut, hutan dimuliakan, jika petani nelayan berdaya dan berdaulat, maka Indonesia jaya bukan lagi mimpi. Semua akan jadi kenyataan,” pungkasnya.

Pelantikan Arif beserta jajaran pengurus DPP Petani NasDem periode 2026-2029 tersebut didasarkan pada Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 262-Kpts/DPP-NasDem/VIII/2026.

Dalam kepengurusan baru itu, Arif didampingi Ananda Tohpati, M. Habibur Rochman, dan Benny Subani sebagai wakil ketua umum. Jabatan sekretaris jenderal dipercayakan kepada Muslim Ayub, sementara posisi bendahara umum diisi Imam Taufik.

Adapun Dewan Pembina diketuai Viktor Bungtilu Laiskodat dan Dewan Pakar dipimpin Syaiful Bahri. Kepengurusan juga mencakup sejumlah bidang, antara lain organisasi dan kaderisasi, penelitian dan pengembangan pertanian, ekonomi dan produksi, pemberdayaan petani dan nelayan, hukum dan advokasi, teknologi pertanian, pemasaran, serta hubungan masyarakat.