Ilustrasi
Jakarta, IndonesiaInfo.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menindak tegas kapal tanpa kebangsaan, yang memasuki kawasan perairan Nusantara.
Tindakan tersebut sebagai upaya pencegahan pencurian ikan serta mendukung kesepakatan negara-negara anggota Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing (RPOA-IUU).
"Tindakan tegas akan diberikan kepada vessel without nationality (kapal tanpa kebangsaan)," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Laksda TNI Adin Nurawaluddin, di Jakarta, Kamis (23/12/2021).
Menurut Adin, dukungan terhadap keputusan Coordination Committee Meeting RPOA-IUU itu merupakan bentuk komitmen Indonesia, khususnya KKP dalam memberantas pencurian ikan.
Adin menjelaskan bahwa Indonesia bersama negara anggota RPOA-IUU yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam, dalam pertemuan 14th RPOA-IUU CCM telah mengesahkan RPOA-IUU CCM Commitment on Flag State Without Nationality, baru-baru ini.
Sebagai pelaksanaan komitmen tersebut, negara anggota dapat menolak kapal tanpa kebangsaan untuk memasuki perairan dan pelabuhan atau melaksanakan inspeksi penuh sesuai dengan peraturan masing-masing negara.
"Adapun implementasinya tentu akan mengikuti hukum nasional masing-masing negara, namun tindakan secara tegas akan diberikan kepada kapal tanpa kebangsaan ini," kata Adin.