• EKSEKUTIF

2023, Kominfo Catat Hoaks Pemilu Naik Hampir 10 Kali Lipat

Syafira | Jum'at, 27 Okt 2023 17:07 WIB
2023, Kominfo Catat Hoaks Pemilu Naik Hampir 10 Kali Lipat Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi. (Foto: Kominfo)

Jakarta, Indonesiainfo.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat isu hoaks Pemilu 2024 meningkat hampir sepuluh kali lipat dalam satu tahun terakhir. Tercatat sejak Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023, sebanyak 98 isu hoaks.

"Sepanjang 2022 hanya 10 hoaks Pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 90 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Dikutip dari laman Kementerian Kominfo pada Jumat (27/10), teridentifikasi sejak Juli 2023 terjadi peningkatan signifikan dari bulan-bulan sebelumnya. 

"Penyebaran hoaks dan disinformasi meski beragam, dapat ditemukan di beragam media sosial. Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform facebook yang Meta kelola. Saat ini kami telah mengajukan take down 454 konten kepada pihak Meta,” ujarnya.

Menkominfo menyatakan kondisi itu harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, keberadaan hoaks mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi namun berpotensi memecah belah bangsa.

"Sebagai salah satu bentuk information disorder, akibatnya Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) antarwarga," ujarnya.

Menteri Budi Arie juga menyebut beberapa contoh hoaks terkait Pemilu yang beredar di platform digital. Seperti Disinformasi Prabowo Gagal Mencalonkan Diri sebagai Presiden Setelah MK Kabulkan Batas Usia, Disinformasi Komisi Pemilihan Umum Menolak Pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Capres karena Ingin Menjegal Anies Baswedan, dan sebagainya.

"Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapres. isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu kita," ujarnya.