Jakarta, Indonesiainfo.id - Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Kerjasama Brunei-Malaysia-Indonesia-Phillippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) ke-26 menyepakati kerja sama penguatan konektivitas hingga penanggulangan kerawanan pangan dan energi di sub-kawasan.

Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Rizal Edwin, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyoroti pentingnya memanfaatkan keunggulan geo-strategis dan geo-ekonomi sebagai modalitas dalam pencapaian visi, serta peningkatan kolaborasi di sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan padat karya, seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Ia juga menekankan pentingnya konektivitas sebagai pembuluh darah yang memberikan energi bagi sub-kawasan.

“Kami menyambut baik dan menantikan diluncurkannya konektivitas Tanjung Silopo di Indonesia dan Lahad Datu di Malaysia. Seluruh elemen kerjasama perlu untuk terus melakukan evaluasi potensi rantai pasok dan mengidentifikasi jalur konektivitas baru untuk meningkatkan perdagangan intra-regional,” ujar Sahli Edwin dikutip dari laman Kemenko Perekonomian pada Minggu (29/10).

Para Menteri BIMP-EAGA menyambut baik Pertemuan kedua forum Gubernur, Menteri Besar, dan Kepala Daerah (CMGLF) yang sempat vakum. Indonesia menginisiasi reaktivasi forum ini dengan penyelenggaraan Pertemuan CMGLF pertama di Pontianak pada 2022 lalu, setelah terakhir dilaksanakan pada 2008.

Mengingat pentingnya CMGLF menjadi platform utama dalam kerjasama sub-regional, Sahli Edwin menghimbau seluruh elemen untuk memberikan dukungan dalam menetapkan target, dan mengidentifikasi proyek dengan referensi forum di kerjasama sub-regional lainnya, seperti IMT-GT.

Ia juga menyampaikan visi CMGLF yang dapat menjadi pendorong perubahan pola pikir kedaerahan ke perspektif berbasis kewilayahan dalam perencanaan pembangunan.

“Fokus pada peningkatan sinergi untuk memperkuat konektivitas, saling melengkapi, dan tumbuhkan semangat kebersamaan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di sub-kawasan,” ujarnya.

Pertemuan tersebut juga menyambut baik pembentukan Forum Parlemen BIMP-EAGA (BIMP EAGA Parliamentary Forum/BEPF) yang akan menyelenggarakan pertemuan pertama di Davao City, Filipina, pada Mei 2024.

"Kami berpandangan lahirnya BEPF relevan dengan dinamika regional saat ini. BEPF memberikan dukungan politik dan legislatif dalam upaya BIMP-EAGA menuju visi kawasan yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. BEPF juga akan memainkan peran penting dalam mendiskusikan beragam aspek struktural dan politik yang mendasari kerja BIMP-EAGA,” ujarnya.

Sebelumnya, pertemuan BIMP-EAGA  ke-26 ini melaporkan perkembangan kerjasama dan menerima arahan para menteri untuk langkah ke depan menuju visi BIMP EAGA 2025, melalui peningkatan kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata dan budaya, perluasan dan peningkatan konektivitas darat, laut dan udara, keamanan pangan dan energi melalui proyek peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, pembangunan infrastruktur energi dan interkoneksi listrik, tranformasi ke ekonomi digital, hijau, dan biru, serta peningkatan kerjasama dengan mitra pembangunan BIMP-EAGA.

Pada akhir pertemuan disepakati BIMP-EAGA Leaders’ Joint Statement yang memuat capaian kerjasama dan arahan para Menteri BIMP EAGA. Para Menteri juga menyaksikan penandatanganan BIMP EAGA Letter of Intent of One Borneo Quarantine Initiatives oleh para Pejabat Senior, untuk fasilitasi dan peningkatan perdagangan di sub-kawasan.